Wabah corona memang benar-benar meremukkan sendi-sendi perekonomian negara termasuk merosotnya pendapatan negara sekitar 10 persen. Sementara di sisi lain, pandemi corona membutuhkan anggaran yang besar di luar anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN.
Oleh karena itu perlu ada penyesuaian kembali dengan mengurangi beberapa pos pengeluaran. Mengutip kompas.com (1), salah satunya adalah mengkaji kembali pemberian gaji ke-13 dan THR para PNS.
Seperti diketahui, gaji ke-13 PNS biasanya diberikan pada tengah tahun untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS dalam menghadapi tahun ajaran baru.
Sementara itu THR PNS atau biasa disebut gaji ke-14 diberikan menjelang hari raya Idul Fitri untuk membantu biaya mudik maupun pembayaran zakat dan sumbangan lainnya serta kebutuhan lain yang meningkat selama hari lebaran sekaligus untuk mengurangi THR liar yang biasanya diperoleh dari sumber dana taktis yang tidak jelas dari mana asalnya.
Bisa jadi pemikiran tersebut dilandasi oleh dilarangnya mudik bagi aparatur negara sehingga diharapkan tidak banyak pengeluaran para PNS untuk mudik ke kampung halaman. Tapi bu menteri mungkin lupa bahwa sekarang zaman sudah modern, walaupun tidak mudik ke kampung halaman tetap saja mereka yang di kampung butuh transferan dari mereka yang bekerja di kota. Jadi tanpa mudik pun pengeluaran tetap besar karena bekerja di rumah justru menambah besar pengeluaran untuk makan sehari-hari.
Sementara yang di kampung pun tetap butuh bantuan kita yang masih bekerja untuk menopang biaya hidup mereka yang terkena imbas krisis ekonomi.
Di tengah krisis yang sedang mendera dunia termasuk Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, seharusnya pemerintah bertindak sebagai prime mover atau penggerak awal untuk membangkitkan kembali nadi perekonomian. Salah satunya dengan gaji ke-13 dan THR PNS yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman PHK dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat bawah. Kalau gaji ke-13 dan THR PNS dipotong, justru malah semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi berkurang sehingga produksipun ikut berkurang.
Anehnya, tak ada satupun kesadaran dari para menteri, anggota DPR, dan para pejabat negara lainnya yang notabene gajinya sudah jauh lebih tinggi dari PNS biasa seperti kita-kita ini untuk bersedia dipotong gajinya.
Alih-alih mau berkorban, pemerintah justru malah mengorbankan gaji para pegawai yang sebenarnya tidak terlalu besar dibanding mereka yang bekerja di sektor swasta untuk golongan yang setara.
Sungguh sangat disayangkan kalau pemerintah benar-benar tega memotong gaji ke-13 karena di sisi lain justru kebutuhan sehari-hari harganya makin merangkak naik.
Padahal masih banyak sektor lain yang bisa dipotong. Okelah katakan anggaran untuk IKN cuma 2 Trilyun, sementara pindahkan dulu saja ke pos lain yang lebih membutuhkan.
Lalu anggaran UN yang tidak jadi dilaksanakan juga bisa ikut dipindahkan, perjalanan dinas yang tidak penting, kajian konsultansi, dan proyek-proyek infrastruktur untuk sementara ditunda dulu sampai kondisi benar-benar pulih kembali. Toh buat apa membangun jalan baru, kalau jalan yang sudah ada saja sepi akibat PPSB yang membatasi pergerakan orang.
Lalu tunjangan pejabat negara seperti presiden, menteri, anggota DPR serta pejabat tinggi setingkat eselon 1 silakan dipangkas, tapi jangan PNS di bawah ikutan dipangkas.
Dengan masih utuhnya gaji ke-13 dan THR diharapkan mampu mendorong usaha kecil dan menengah menjadi santapan konsumsi para PNS yang tidak mudik namun dibutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk menghadapi tahun ajaran baru. UMKIM tersebut bisa menyediakan kebutuhan PNS dan keluarganya sehingga mereka bisa kembali produktif.
Apalagi di daerah, PNS merupakan ujung tombak yang menghidupkan warung makan, toko kelontong, pusat perbelanjaan, dan kehidupan ekonomi penduduk setempat. Tanpa kehadiran PNS mustahil kota-kota di pedesaan hidup dan berkembang.
Saya hanya bisa memohon kepada bu menteri keuangan untuk mempertimbangkan kembali pemotongan gaji ke-13 dan THR PNS terutama untuk golongan dan jabatan yang masih rendah.
Pangkasah sektor lain yang tidak mendesak seperti yang sudah tertulis di atas, dan tunda dulu penerimaan CPNS baru untuk mengurangi beban pemerintah. Manfaatkan PNS yang ada untuk bekerja lebih optimal ketimbang mengambil pegawai baru yang malah justru semakin menambah beban anggaran.
Kalaupun tetap mau dipangkas, pangkaslah gaji para pejabat tinggi negara termasuk menteri sebagai bentuk pengorbanan terhadap negara yang sedang sulit ini.
Sumber:
(1) money.kompas.com
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
