Lalu anggaran UN yang tidak jadi dilaksanakan juga bisa ikut dipindahkan, perjalanan dinas yang tidak penting, kajian konsultansi, dan proyek-proyek infrastruktur untuk sementara ditunda dulu sampai kondisi benar-benar pulih kembali. Toh buat apa membangun jalan baru, kalau jalan yang sudah ada saja sepi akibat PPSB yang membatasi pergerakan orang.
Lalu tunjangan pejabat negara seperti presiden, menteri, anggota DPR serta pejabat tinggi setingkat eselon 1 silakan dipangkas, tapi jangan PNS di bawah ikutan dipangkas.
Dengan masih utuhnya gaji ke-13 dan THR diharapkan mampu mendorong usaha kecil dan menengah menjadi santapan konsumsi para PNS yang tidak mudik namun dibutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk menghadapi tahun ajaran baru. UMKIM tersebut bisa menyediakan kebutuhan PNS dan keluarganya sehingga mereka bisa kembali produktif.
Apalagi di daerah, PNS merupakan ujung tombak yang menghidupkan warung makan, toko kelontong, pusat perbelanjaan, dan kehidupan ekonomi penduduk setempat. Tanpa kehadiran PNS mustahil kota-kota di pedesaan hidup dan berkembang.
Saya hanya bisa memohon kepada bu menteri keuangan untuk mempertimbangkan kembali pemotongan gaji ke-13 dan THR PNS terutama untuk golongan dan jabatan yang masih rendah.
Pangkasah sektor lain yang tidak mendesak seperti yang sudah tertulis di atas, dan tunda dulu penerimaan CPNS baru untuk mengurangi beban pemerintah. Manfaatkan PNS yang ada untuk bekerja lebih optimal ketimbang mengambil pegawai baru yang malah justru semakin menambah beban anggaran.
Kalaupun tetap mau dipangkas, pangkaslah gaji para pejabat tinggi negara termasuk menteri sebagai bentuk pengorbanan terhadap negara yang sedang sulit ini.
Sumber:
(1) money.kompas.com
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
