Lebih disayangkan lagi reaksi pemerintah pusat terutama presiden yang langsung meminta penghapusan izin tanpa ditelaah terlebih dahulu apa masalah dasarnya.
Terakhir yang lagi ramai adalah penghapusan IMB dan Amdal untuk pembangunan perumahan. Saya tidak membayangkan bila IMB dan Amdal dihapus, apa jadinya bangunan dan lingkungan kita nanti kalau para pengusaha membangun perumahan seenaknya tanpa ada izin.
Padalah sudah jelas, akar persoalannya adalah perilaku sebagian oknum aparat yang memperlambat perizinan serta keterbatasan jumlah aparat, bukan izinnya sendiri.
Perilaku inilah yang seharusnya diperbaiki, bukan malah izinnya yang dihapus. Kalau jumlah aparat kurang, bisa dibuat aturan yang membolehkan tenaga ahli konsultan independen untuk membantu melakukan pemeriksaan berkas atau mencek kondisi lapangan.
Sebuah ironi di mana presiden menetapkan pembangunan SDM sebagai prioritas di periode kedua ini, namun jargon 'Revolusi Mental' malah meredup dan tidak pernah digaungkan lagi.
Lagi-lagi persoalan pembangunan SDM masih terjebak pada peningkatan kualitas pendidikan saja, bukan kepada peningkatan kualitas perilaku manusianya. Indonesia sudah surplus orang-orang pintar, namun masih minim orang-orang berkarakter dan berperilaku santun.
Mengubah perilaku memang bukan hal yang mudah, butuh satu generasi atau bahkan lebih untuk mencapainya. Singapura atau Jepang bisa seperti sekarang ini juga melalui proses yang sangat panjang, bukan setahun dua tahun atau satu dua periode saja.
Panjangnya waktu bukan menjadi alasan untuk tidak memulai pembangunan perilaku SDM. Ibarat membasmi tikus dengan meriam, jangan karena banyaknya tikus, rumah jadi ikut rusak karena ikut terkena meriam. Hapus perilakunya, bukan izinnya.
