Gibran Daftar Cawalkot Solo, Aji Mumpungkah?

Di tengah hiruk pikuk ramainya demonstrasi menentang RUU KPK dan KUHP, diam-diam Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi mencoba-coba untuk daftar jadi calon walikota Solo melalui PDIP. 

Dimulai dari pertemuan dengan Walikota Solo FX Hady Rudyatmo yang juga Ketua DPC PDIP Solo seperti dilansir kompas.com, Gibran memang tidak secara eksplisit alias masih malu-malu mengungkapkan kepada media niatnya menjadi calon walikota. 

Celakanya Rudy yang berada di sampingnya justru membocorkan isi pertemuan yang membeberkan pertanyaan Gibran mengenai mekanisme pencalonan walikota. 

Rudy menegaskan bahwa kesempatan untuk menjadi calon walikota dari PDIP tetap ada, namun diutamakan harus menjadi kader partai terlebih dahulu. 

Lagipula untuk pilkada 2020 PDIP sudah menyiapkan calon sendiri yaitu pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Santoso, tinggal menunggu restu dari DPP PDIP. Lalu apakah peluang Gibran menjadi tertutup?

Mendengar penjelasan Rudy, Gibran mengambil langkah cepat dengan mendaftarkan diri sebagai kader PDIP di kantor DPC hari Senin kemarin didampingi oleh Ketua PAC Banjarsari Joko Santoso. Selain mendaftar sebagai kader, Gibran kembali menanyakan proses pencalonan walikota Solo. 

Sayangnya, beberapa jam sebelum mendatangi kantor DPC, pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Santoso sudah terlebih dahulu menyerahkan berkas fprmulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Solo untuk kemudian dikirim ke DPP PDIP hari itu juga seperti dikutip dari tribunnews.com.

Memang sih, menurut hasil survei yang dikeluarkan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi Solo seperti dikutip tempo.co, popularitas Gibran cukup tinggi mencapai angka 90%, menyamai popularitas calon walikota yang diusung PDIP Achmad Purnomo. 

Namun tingkat elektabilitasnya hanya 13%, masih jauh di bawah Achmad Purnomo yang mencapai angka 38%. Hal ini tentu berkaitan dengan kinerja Achmad Purnomo yang sudah teruji menjadi wakil walikota mendampingi Hadi Rudyatmo dibanding dengan Gibran yang masih sangat unyu-unyu di bidang politik.

Masuknya Gibran menjadi kader PDIP dan niatnya mencalonkan diri ternyata membuat galau kalangan internal PDIP sendiri. Rudy jauh-jauh hari sudah menutup pintu masuknya calon lain diluar Achmad-Teguh, namun DPP PDIP mempunyai pandangan sendiri mengenai pencalonan Gibran. 

Sebagaimana dikutip detik.com, Ketua DPP PDIP Achmad Basarah menyatakan ada tiga pintu yang bisa digunakan untuk mendaftar, selain dari DPC yang sudah ditutup pintunya, masih ada DPD Provinsi Jateng dan DPP yang membuka pintu. Toh pada akhirnya rapat pleno DPP yang akan menentukan jadi tidaknya balon menjadi calon yang diusulkan dari partai.

Masuknya Gibran dalam bursa calon walikota Solo cukup mengagetkan mengingat sejak dulu ayahnya sendiri melarang aktivitas putra putrinya yang berhubungan langsung di pemerintahan sesama beliau menjabat baik saat menjadi walikota hingga presiden. 

Namun berkaitan dengan pencalonan putranya, Jokowi justru mendukung keputusan anaknya untuk berkarir di bidang politik seperti diungkapkanya seusai membaca hasil survei sebagaimana ditulis di atas.

Politik dinasti rupanya sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Dulu bentuknya kerajaan atau raja-raja kecil dalam lingkup kabupaten, dimana raja atau bupati digantikan oleh anaknya setelah lengser karena mangkat atau mengundurkan diri. Sekarang dengan model pilkada langsung, banyak daerah terutama di tingkat kabupaten/kota yang melanggengkan politik dinasti tersebut. 

Kalau anaknya masih kecil, istrinya yang melanjutkan kiprah suaminya. Contohnya Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kota Cimahi, Kabupaten Tangerang, Lebak, Kutai Kartanegara, Bangkalan, serta Jambi untuk tingkat provinsi. Bahkan korupsinyapun juga jadi turun temurun seperti Kutai Kartenegara.

Apakah dengan demikian Gibran tidak boleh mencalonkan diri? Tidak ada aturan yang melarang alias boleh-boleh saja, sah-sah saja secara hukum tertulis yang berlaku di negeri ini.

 Lalu apakah etis ketika bapaknya menjadi pejabat nomor satu di negeri ini lantas anaknya mencalonkan diri? Tergantung cara memandangnya. 

Saya melibat ini lebih sebagai aji mumpung menumpang popularitas ayahnya ketimbang kemampuannya mengelola sebuah wilayah yang penuh dengan intrik politik.

Amat sangat disayangkan bila Gibran benar-benar 'memaksakan' diri menjadi walikota Solo. Tentu ini mencoreng integritas ayahnya yang selama ini berusaha untuk tidak mengaitkan bisnis anaknya dengan proyek-proyek pemerintah seperti dilakukannya saat menjadi walikota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Benar bahwa bisnis berbeda dengan politik, namun bukan berarti wilayah politik bebas conflict of interest.

Justru sebaliknya akan muncul banyak conflict of interest ketika ayah dan anak sama-sama menjabat sebagai orang nomor satu. Bisa saja nantinya Solo semakin jadi anak emas karena semakin banyaknya APBN mengucur ke sana karena kedekatan dengan ayahnya. Padahal masih banyak daerah lain yang jauh lebih membutuhkan ketimbang kota Solo yang bisa lebih mandiri dalam membangun kotanya.

Kalaupun ingin mencalonkan, sebaiknya bersabar hingga ayahanda turun tahta setelah tahun 2024 nanti.  Paling tidak untuk menghindari adanya conflict of interest seperti telah diuraikan di atas. Toh usianya masih sangat muda, lebih baik malah bertarung menjadi anggota DPR atau DPRD terlebih dahulu agar mengetahui seluk beluk dan sarut cengkarut di dalam dunia politik. Dunia politik penuh ketidakpastian, berbeda dengan bisnis yang cenderung mencari kepastian.

Lagipula, dirinya baru saja mendaftarkan diri jadi kader PDIP, koq ujug-ujug langsung menanyakan formulir pendaftaran calon walikota. Bagaimana perasaan kader PDIP yang sudah senior macam Achmad Purnomo yang sudah berjuang dari bawah tiba-tiba disalip begitu saja oleh anak kemarin sore. 

Ibarat baru saja daftar sekolah sudah pengen ikut ujian nasional. Bia masih memaksakan diri juga, sebaiknya lewat jalur independen atau partai-partai lain yang masih mau menampung dirinya lewat mekanisme penjaringan calon eksternal partai.

Contohlah anak dua presiden SBY dan Habibie yang tidak terjun langsung ke pilkada, paling mentok hanya menjadi anggota DPR seperti Ibas karena disitulah sekolah politik yang sebenarnya. 

Kalaupun AHY mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, itupun setelah ayahnya lengser dari jabatan presiden sehingga boleh dikatakan bebas dari konflik kepentingan. Sementara putra pak Habibie malah sibuk dengan urusan bisnisnya sendiri ketimbang masuk dunia politik.

Mengelola kota tidak semudah mengelola markobar karena banyaknya kepentingan dan keinginan warga. Kalau dalam bisnis, perusahaan yang tidak bisa mengikuti pasar atau menciptakan pasar akan bangkrut dengan sendirinya. 

Nah kalau dalam politik apalagi mengelola kota, bisa berantakan wajah kotanya kalau tidak bisa dikelola dengan baik, minimal selama lima tahun masa jabatan.

Saran saya sih, sebaiknya belajar dulu berpolitik dengan menjadi anggota dewan atau aktivis partai, ikut dalam kegiatan partai. Paling tidak 'tahu selahnya' dunia politik yang penuh tipu muslihat dan sikut-sikutan. 

Jangan sampai masuk 'jebakan batman' para pendukung dan idolanya yang memaksakan dirinya untuk menjadi walikota tanpa arah yang jelas. 

Popularitas saja tidaklah cukup untuk mengemban amanah menjadi walikota, tapi kemampuan manajerial dan strategilah yang menentukan maju tidaknya sebuah kota. Ojo kesusu, ojo rumangsa ......