Jokowi Berpikir Masa Depan, Prabowo Berpikir Masa Lalu, Siapa Memikirkan Masa Kini?

Tak satupun para capres yang mengungkap bagaimana melindungi warga negara RI di luar negeri, padahal masih banyak warga kita yang terancam hukuman mati maupun yang sedang menjalani hukuman kurungan di luar negeri. Kemudian juga tak ada pembicaraan, apalagi perdebatan mengenai nasib para kombatan ISIS yang berasal dari Indonesia, bagaimana caranya mereka pulang kembali sekaligus deredikalisasi bagi mereka yang ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

3. Pemerintahan

Kasus jual beli jabatan sedikit dilemparkan oleh paslon 02 saat debat keempat kemarin, sayangnya tidak ada jawaban memuaskan dari paslon 01 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. 

Padahal kasus ini penting untuk diselesaikan segera seperti pernah saya tulis sebelumnya. Capres 01 hanya memaparkan penggunaan teknologi untuk mempercepat jalannya pemerintahan, tanpa melihat kesiapan sumberdaya manusianya dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan teknologi tersebut.

Kemudian masalah aparatur negara terutama nasib tenaga honorer, apalagi guru yang berada di pedalaman, bagaimana dengan gaji dan tunjangan mereka? Lalu apakah mereka bisa menjadi CPNS tanpa harus melalui tes tapi dilihat dari pengabdiannya.

* * * *

Dari debat kemarin hanya masalah pertahanan keamanan saja yang ramai dibahas, sementara masalah-masalah lain cenderung diabaikan. Demikian pula dengan debat sebelumnya, banyak hal yang belum dibahas tuntas, antara lain: pelanggaran HAM masa lalu yang masih saja menggantung tanpa ada penyelesaian, masalah carut marut BPJS yang tak kunjung usai, pembangunan infrastruktur yang berpotensi mangkrak karena semakin tingginya hutang, dan masalah-masalah terkini lainnya yang luput dari debat.

Padahal masyarakat butuh penyelesaian persoalan jangka pendek, tidak melulu jangka menengah dan jangka panjang. Persoalan pengangguran tak cukup hanya dijawab dengan kartu pra kerja, tapi juga solusi untuk membuka lapangan kerja baru serta industri yang menyerap banyak tenaga kerja sekaligus juga menghasilkan devisa yang besar buat negara. 

Satu kartu juga tak cukup menyelesaikan persoalan tanpa dukungan database yang kuat dan koordinasi antar instansi yang masih lemah hingga saat ini.

Solusi jangka pendek dan kekinian diperlukan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan di akar rumput. Solusi itulah yang seharusnya menjadi materi yang dikampanyekan, bukan sekadar bebas pajak kendaraan roda dua atau SIM seumur hidup yang justru bakal menimbulkan persoalan baru di tempat lain. 

Kita masih perlu mengkombinasikan teknologi 4.0 di masa depan dengan romantisme masa lalu untuk membangun masa kini yang lebih baik, bukan memperdebatkan keduanya.