Ironi Warga Aceh Harus Bawa Paspor ke Jakarta

Sementara biaya pembuatan paspor sebesar 355.000 Rupiah per orang atau total 1.775.000 Rupiah masih tetap lebih murah dan bisa digunakan selama empat setengah tahun ke depan untuk transit kembali.

Kementerian Perhubungan tidak bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi dan hanya berkilah bahwa harga tiket yang ditetapkan tersebut masih belum melampaui tarif atas atas (sumber berita di sini).

Sementara maskapai yang diwakili INACA juga hanya bisa beralasan bahwa bulan-bulan ini termasuk peak season imbas tahun baru dan menjelang hari raya Imlek sehingga wajar bila harga tiket ikut terkerek naik (sumber berita di sini). 

Terbatasnya jumlah maskapai di negeri ini, apalagi salah satu maskapai bergabung dalam grup BUMN membuat sektor penerbangan menjadi oligopoli karena praktis hanya dua grup besar saja, satunya lagi grup Singa yang menguasai udara Indonesia.

Akibatnya harga bisa dimainkan oleh dua grup besar tadi tanpa ada persaingan bebas di sektor penerbangan. Secara hukum mahalnya harga tiket dapat dibenarkan, namun secara logika tentu aneh bila transit di luar negeri jauh lebih murah daripada di negeri sendiri.

Alangkah lucunya terbang ke ibukota negara harus lewat ibukota negara lain dulu

Seharusnya pemerintah mengkaji dan mengevaluasi kembali penetapan tarif batas atas, tidak sekedar mempertimbangkan segi teknis dan ekonomis serta menuruti kemauan maskapai saja, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi sosial dan politik dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Jangan menganggap remeh temeh hal ini karena sudah menyangkut kedaulatan negara dan harga diri bangsa, bukan sekedar bicara hukum pasar saja. Seperti ditulis di atas, alangkah lucunya bila terbang ke ibukota negara harus transit di ibukota negara lain dulu.

Baca juga: "Travel Drain" Ketika Tiket JKT-KUL Lebih Murah daripada JKT-JOG

Tentu ini sebuah ironi dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata melalui jargon Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia.

Di satu sisi pemerintah ingin menggerakkan warga domestik untuk berlibur di dalam negeri, namun di sisi lain industri penerbangan domestik justru tidak mendukung langkah pemerintah, sehingga akhirnya lebih banyak warga kita melancong ke luar negeri karena harga tiketnya lebih murah dibanding ke pulau lain di negeri ini.

Kejadian ini justru menguntungkan negeri tetangga karena mereka yang transit pasti akan makan dan beli oleh-oleh yang menghasilkan devisa, sementara kita hanya bisa gigit jari karena hilangnya potensi pertambahan nilai ekonomi (value added) akibatnya hengkangnya uang yang dibawa sebagian warga yang transit atau berwisata ke luar negeri.