Pendekatan Multi-Dimensi sebagai Strategi untuk Mengatasi Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea dan sebagai Pengawalan Perdamaian Dunia

             Pendekatan multi-dimensi selanjutnya adalah dengan adanya sanksi dan insentif ekonomi. Sanksi dari PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara lain telah digunakan untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Namun, sanksi ini harus diiringi dengan opsi insentif ekonomi sebagai bagian dari strategi "carrot and stick". Sebagai bagian dari diplomasi, Korea Utara bisa diberikan bantuan ekonomi atau insentif lain seperti akses perdagangan, investasi, dan bantuan kemanusiaan sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan Korea Utara pada program nuklir sebagai alat tawar-menawar.

             Kontrol senjata dan pelucutan senjata merupakan strategi yang menjadi langkah awal untuk mengurangi ancaman. Pembekuan dan pengurangan program nuklir di mulai dengan dengan pengurangan bertahap jumlah senjata nuklirnya. Ini bisa dilakukan melalui perjanjian yang melibatkan imbalan ekonomi atau keamanan. Langkah selanjutnya strategi pendekatan multi-dimensi adalah meningkatkan kerjasama Regional untuk Kemanan. 

Pendekatan dengan meningkatkan kerjasama Regional untuk keamanan adalah dengan memiliki zona bebas nuklir di Asia Timur Laut. Zona bebas nuklir di Asia Timur dengan membentuk zona bebas nuklir di kawasan Asia Timur Laut dengan melibatkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Korea. Inisiatif tersebut akan mengurangi ketergantungan negara-negara di kawasan pada senjata nuklir. 

Setelah itu, perlu dilakukan dialog kemanan Regional untuk memperkuat kerja sama keamanan. Pendekatan multi-dimensi yang terakhir adalah dengan menangani isu Hak Asasi Manusia dengan memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Pendekatan ini memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Kunci untuk mengurangi ancaman nuklir di Semenanjung Korea adalah menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di mana Korea Utara merasa tidak perlu lagi menggunakan senjata nuklir sebagai alat pertahanan atau diplomasi dan juga perlu kontrol dari PBB.