Mohon tunggu...
Divisi Keimigrasian Sultra
Divisi Keimigrasian Sultra Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Kementerian Hukum dan HAM R.I

Akun Resmi Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Podcast Divisi Keimigrasian Sulawesi Tenggara dengan Tajuk "Sosialisasi Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun"

22 November 2022   07:30 Diperbarui: 22 November 2022   07:43 93
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

dokpri
dokpri
Divisi Keimigrasian Sultra melakukan sosialisasi kebijakan masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun yang disampaikan oleh Kabid Zinfokim Bp. Azwar Anas melalui media podcast bertempat diruang Podcast Anoa Muda Kanwil Kumham Sultra. Dalam paparannya disampaikan bahwa dasar pelaksanaan kebijakan masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Laksana Paspor. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian paspor biasa berlaku paling lama 10 tahun diberikan antara lain kepada:1. WNI yang telah berusia 17 tahun  atau sudah menikah;
2. Calon Pekerja Migran (CPMI)
  dengan syarat surat rekomendasi
  dari instansi terkait berdasarkan
  Peraturan Menteri Hukum dan
  HAM RI Nomor 09 Tahun 2012
  Tentang Penerbitan Paspor Biasa
  bagi calon tenaga kerja Indonesia.
Selanjutnya bagi WNI yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah diberikan paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 tahun. Sedangkan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya yaitu usia 21 tahun. Senin, 21/11/2022.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun