Mohon tunggu...
Diva Miranda Insani
Diva Miranda Insani Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Muhammadiyah Jakarta

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Analisis Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik pada BUMN di Indonesia

11 Januari 2024   22:45 Diperbarui: 11 Januari 2024   23:11 685
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pelatihan dan pengembangan SDM di sektor publik BUMN masih perlu ditingkatkan. Banyak BUMN yang belum melaksanakan program pelatihan dan pengembangan secara terstruktur dan berkesinambungan. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Upaya pelatihan dan pengembangan SDM harus ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai. BUMN perlu mengadopsi pendekatan terstruktur dalam memberikan pelatihan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara sistematis, dan mengevaluasi dampak dari pelatihan yang diberikan.

5. Motivasi/ Tindakan Afirmasi:

Motivasi dan tindakan afirmasi terhadap SDM di sektor publik BUMN masih kurang optimal. Kurangnya insentif dan penghargaan yang memadai dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan keterlibatan SDM dalam meningkatkan kinerja. Selain itu, tindakan afirmasi terhadap SDM dari berbagai latar belakang juga masih belum cukup dilakukan.

Motivasi dan tindakan afirmasi perlu diberikan kepada pegawai BUMN untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun semangat kerja yang tinggi. BUMN perlu melihat pentingnya memotivasi pegawai melalui insentif, pengakuan, promosi, dan pengembangan karir yang jelas dan adil.

6. Kinerja Aparatur Negara:

Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja juga masih lemah di sektor publik. Terdapat kecenderungan manajer tidak dapat secara tepat melacak kinerja dan produktivitas pegawai. Kurangnya pengawasan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Manajemen kinerja ini perlu ditingkatkan agar pengukuran kinerja aparatur negara lebih objektif dan relevan. BUMN perlu mengadopsi sistem penilaian kinerja yang jelas, berdasarkan target yang telah disepakati bersama, dan mengintegrasikan umpan balik secara terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas.

7. Kompensasi SDM:

Kompensasi yang tidak memadai dan kurangnya transparansi dalam sistem penggajian di sektor publik BUMN menjadi masalah yang harus diatasi. Ketidakadilan dalam pembebanan kerja dan kurangnya imbalan yang adil dapat menyebabkan kurangnya kepuasan kerja dan motivasi SDM.

Kompensasi yang adil dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menjaga motivasi dan kinerja pegawai. BUMN perlu memastikan bahwa kebijakan kompensasi yang diterapkan sejalan dengan tuntutan pasar dan memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong kinerja yang optimal.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun