Praktek dan kondisi manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik BUMN di Indonesia mencakup beberapa aspek seperti nilai-nilai SDM, perencanaan SDM, perekrutan, seleksi dan penempatan SDM, pelatihan dan pengembangan, motivasi/tindakan afirmasi, kinerja aparatur negara, kompensasi SDM, serta kesimpulan dan saran.
1. Nilai-nilai SDM Aparatur Negara:
Saat ini, terdapat masalah dalam penerapan nilai-nilai SDM aparatur negara di sektor publik BUMN di Indonesia. Beberapa BUMN masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Hal ini dapat menghambat peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi.
Praktik manajemen SDM sektor publik pada BUMN harus mencerminkan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparatur negara memiliki moralitas yang tinggi, bekerja secara etis, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan baik.
2. Perencanaan SDM:
Salah satu permasalahan utama adalah kekurangan kompetensi. Perusahaan sering kali kesulitan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas karena pesaing sektor swasta yang menawarkan gaji lebih tinggi dan keuntungan lainnya. Kekurangan kompetensi ini juga mencakup kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
Perencanaan SDM yang baik akan membantu BUMN untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai, mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dan yang dimiliki, dan meningkatkan efisiensi organisasi.
3. Perekrutan, Seleksi, dan Penempatan SDM:
Proses rekrutmen dan penempatan SDM pada BUMN juga perlu diperbaiki. Birokrasi yang lambat dan terlalu banyak aturan membuat proses ini menjadi tidak efisien. Selain itu, praktik nepotisme dan koneksi politik masih menjadi masalah di beberapa daerah, yang mengakibatkan penempatan pegawai tidak berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
Pada proses perekrutan, seleksi, dan penempatan SDM di sektor publik BUMN dilakukan harus dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan profesional. Pemilihan calon pegawai yang berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Pelatihan dan Pengembangan:
