Mohon tunggu...
Dita Arum Sari
Dita Arum Sari Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Pecinta Novel & penikmat musik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengapa Banyak Perubahan Aturan Menjelang Pemilu?

10 Desember 2023   12:00 Diperbarui: 10 Desember 2023   12:03 172
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menurut artikel BBC.com, Sebelum mengeluarkan putusan, MK telah membaca dan mendengar keterangan para pemohon, DPR dan pemerintah.MK juga mendengarkan keterangan pihak terkait serta para ahli yang mereka ajukan. Pihak terkait ini antara lain Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat.

Dalam mempertimbangkan putusan mereka, MK menyebut telah merunut pengaturan syarat usia capres-cawapres sejak era kemederkaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru.MK juga melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama mengenai persyaratan presiden yang tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

B. Isu debat Capres Cawapres dihilangkan

Seperti dilansir kompas.com, klaim pembatalan Debat Capres (Pill Press) 2024 tidaklah benar. Ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) Hashim Asiari memastikan partainya akan menggunakan format debat untuk mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dilansir dari CNN.Indonesia.com, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan debat akan digelar sebanyak lima kali, mengacu kepada Undang-undang Pemilu. Capres dan cawapres hadir di atas panggung dalam lima kali debat.

Namun, kata Hasyim, porsinya berbeda. Capres akan lebih banyak bicara pada tiga kali agenda debat. Sementara, cawapres akan lebih banyak di dua agenda debat.

Lalu bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan aturan pemilu yang tampaknya menuai banyak kontroversi ?

Sebagai masyarakat Indonesia yang  akan memilih pemimpin negara kita Indonesia pada tahun 2024, berikut yang dapat dilakukan ketika menjelang pemilu pada 2024 mendatang.

Kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan sampai berita bohong yang kita terima mencoreng citra calon pemimpin nasional yang sebenarnya tidak punya masalah.

 Kedua, kita perlu mempertimbangkan latar belakang sejarah mereka, bagaimana mereka memenuhi tanggung jawabnya ketika menduduki posisi penting di pemerintahan.

 Apakah kinerjanya sudah baik atau kurang memuaskan, dan bagaimana gaya kepemimpinan mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun