Masuknya Pengaruh Marxisme-Leninisme dalam Sistem Ekonomi Tiongkok

Pada 1987, Kongres Partai Komunis Tiongkok bahwa ekonomi kerjasama, swasta, dan kolektif adalah aspek penting perkembangan ekononmi Tiongkok. Berbagai kebijakan hukum dibuat untuk mendukung perkembangan ekonomi swasta. Pada 1987 dan 1988 dikeluarkan peraturan tentang pengaturan dan pendaftaran usaha desa dan kota. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi kaum kelas bawah untuk mengembangkan perekonomian mereka di sektor swasta.

Amandemen Konstitusi pada Kongres Rakyat VII 12 April 1988, menyatakan bahwa ekonomi swasta boleh diadakan dan berkembang. Konstitusi ini melindungi hak-hak pelaku usaha terutama yang berasal dari kalangan bawah. Kemudian pada Kongres ke-14 Partai Komunis Tiongkok Oktober 1922, ekonomi sosialis Tiongkok memiliki tujuan pada ekonomi pasar. Reformasi ekonomi bertujuan untuk membangun sistem ekonomi Tiongkok yang sosialis. Sistem ini menjadikan masyarakat sebagai dasar dengan prinsip ”distribusi berdasarkan pekerjaan”.

Kongres tersebut juga membahas mengenai kepemilikan, ekonomi publik menjadi bagian utama suplemen pembangunan ekonomi. Ekonomi publik sendiri meliputi kepemilikan kolektif dan negara, prinsip distribusi pekerjaan. Selain ekonomi publik, kongres juga menjadi ekonomi individu, swasta, dan ekonomi yang dibiayi asing sebagai suplemen ekonomi.

Pada 1993, Dewan Negara membuat keputusan terkait pengembangan perusahaan desa dan kota kecil. Keputusan ini dibuat untuk semakin mendorong perkembangan perekonomian kalangan kelas bawah. Pada daerah yang ekonominya tertinggal, para pelaku usaha baik individu, swasta, maupun shareholding didorong untuk terus meningkatkan perekenomiannya.