Masuknya Pengaruh Marxisme-Leninisme dalam Sistem Ekonomi Tiongkok

Mao Zedong, salah satu pendiri Partai Komunis Tiongkok menjadi tokoh penting yang merumuskan “Mao Zedong Sixiang” atau Pemikiran Mao Zedong. Pemikiran ini kemudian diadopsi ke dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Pemikiran Mao Zedong berisi pengembangan prinsip-prinsip dasar Marxisme-Leninisme yang dapat diterapkan di Tiongkok. Menurut Mao, prinsip dasar marxisme dapat terwujud apabila disesuaikan dengan kondisi realitas di Tiongkok. Sehingga dapat disimpulkan, pemikiran Mao berasal dari penggabungan teori Marxisme-Leninisme dan praktik realitas Tiongkok.

Berdasarkan berbagai pemikiran yang dikemukakan Mao Zedong, teori tidak akan berguna jika hanya dipercayai dan dipikirkan. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Tiongkok diperlukan praktik yang sesuai dengan realita. Praktik teori tersebut disesuaikan dengan sejarah dan budaya yang ada pada masyrakat. Masyarakat Tiongkok yang pada masa itu sebagian besar berprofesi sebagai petani akhirnya menjadi solusi dari ‘praktik’ yang dikemukakan dalam pemikiran Mao.

Mao melaporkan hasil investigasi pertanian di Hunan pada 1927. Dalam laopran tersebut Mao mengorganisis asosiasi petani untuk menjadi barisan pelopor revolusi. Di bawah pengaruh Kominteren, Mao memanfaatkan ketidakpuasan para petani untuk mewujudkan revolusi tersebut. Berkat peran Mao, para petani berhasil memberantas pengaruh tuan tanah di tanah Tiongkok yang pada saat itu menyengsarakan petani. Para tuan tanah jahat itu dihancurkan setelah ribuan tahun menguasai masyarakat kelas bawah. 

Mao berpendapat bahwa pemberontakan yang dilakukan satu kelas untuk menggulingkan kelas lain adalah bentuk revolusi. Dalam laporan tersebut Mao Zedong mengatakan bahwa Hunan sudah hampir melakukan revolusi pertanian. Sehingga semua partai harus mendukung asosiasi petani dan bukan membatasi pergerakan mereka. Karena pergerakan ini dapat menjadi kekuatan besar yang menakutkan dan dapat menjadi kekuatan Partai Komunis Tiongkok.

Dalam mewujudkan revolusi ekonomi Tiongkok, Mao melakukan berbagai upaya penyesuaian teori Marxisme-Leninisme. Dalam pandangan Marxian sendiri, kaum proletar adalah sumber kekuatan bagi revolusi. Sehingga Mao memfokuskan upayanya pada kaum petani di pedesaan yang umumnya kurang diperhatikan nasibnya. Meski begitu, Mao tidak spenuhnya mengadopsi pandangan Marxisme-Leninisme. Jika dalam pandangan Marxian pembangunan terfokus pada industri maka Mao lebih fokus pada pembangunan pedesaan. Ini tidak lepas dari pemikiran Mao yang memfokuskan revolusi pada realitas di Tiongkok yang sebagian besar adalah petani dan buruh tani.

Sejak Tiongkok melakukan revolusi ekonomi pada 1978, Partai Komunis Tiongkok mulai melakukan reformasi pada ekonomi. Partai Komunis Tiongkok mengatakan akan tetap menggunakan  prinsip dasar marxisme untuk diterapkan dalam realitas yang ada di Tiongkok. Dan setelah melakukan analisis terhadap berbagai kegagal negara penganut sosialis lain. Kemudian Partai Komunis Tiongkok mulai menetapkan langkah yang harus diambil untuk menerapkan sosialisme di Tiongkok.

Dalam praktik sosialisme ekonomi Tiongkok yang menggunakan karakteristik masyarakat Tiongkok, sistem ekonomi menggunakan sistem multi-ownership. Sistem ekonminya berorientasi pada pasar dan didominasi kepemilikan publik. Seiring dengan perkembangan yanga ada, Partai Komunis Tiongkok mengemukakan pandangan baru “Tiga Perwakilan”. Pandangan ini menjelaskan bagaimana posisi partai dalam menghadapi keterbukaan dan perkembangan sosialisme ekonomi. Pandangan ini mengembangkan teori pembangunan dari Marxisme.

Pada tahun 1978 sampai 1982, berbagai kebijakan dibuat dan sektor swasta mulai berkembang. Akan tetapi berbagai rintangan muncul dalam pengembangan sektor swasta. Perkembangan yang paling berpengaruh pada periode ini adalah amandemen konstitusi 1982. Konstitusi yang batu menempatkan sektor swasta sebegai suplemen ekonomi sosialis. Pada kongres XI Partai Komunis Tiongkok yang diadakan tahun 1978, partai berkomitmen melakukan modernisasi sosialis dan konstruksi ekonomi. Berbagai kebijakan juga dibuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan swasta.

Pada State Administration of Industri and Commerce yang terbit pada 23 April 1979, kabijakan pembangunan kembali dan pengembangan ekonomi individual dibuat. Para pekerja yang menganggur dan terdaftar mendapat izin melakukan usaha individual. Kemudian pada bulan November tahun 1979, Komite Central Partai Komunis Tiongkok menyetujui  permintaan bahwa para pedagang ilegal dan penjaja keliling tidak mendapat perlakuan seperti kapitalis. 

Kemudian pada tahun 1981 Komite Pertanian Negara membuat pemberitahuan untuk mendorong perkembangan ekonomi di pedesaan. Pemerintah Tiongkok bersama Partai Komunis Tiongkok terus mengupayakan perkembangan pada sektor pertanian dan swasta untuk meningkatkan perekonomian kaum proletar.

Pada 1987, Kongres Partai Komunis Tiongkok bahwa ekonomi kerjasama, swasta, dan kolektif adalah aspek penting perkembangan ekononmi Tiongkok. Berbagai kebijakan hukum dibuat untuk mendukung perkembangan ekonomi swasta. Pada 1987 dan 1988 dikeluarkan peraturan tentang pengaturan dan pendaftaran usaha desa dan kota. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi kaum kelas bawah untuk mengembangkan perekonomian mereka di sektor swasta.

Amandemen Konstitusi pada Kongres Rakyat VII 12 April 1988, menyatakan bahwa ekonomi swasta boleh diadakan dan berkembang. Konstitusi ini melindungi hak-hak pelaku usaha terutama yang berasal dari kalangan bawah. Kemudian pada Kongres ke-14 Partai Komunis Tiongkok Oktober 1922, ekonomi sosialis Tiongkok memiliki tujuan pada ekonomi pasar. Reformasi ekonomi bertujuan untuk membangun sistem ekonomi Tiongkok yang sosialis. Sistem ini menjadikan masyarakat sebagai dasar dengan prinsip ”distribusi berdasarkan pekerjaan”.

Kongres tersebut juga membahas mengenai kepemilikan, ekonomi publik menjadi bagian utama suplemen pembangunan ekonomi. Ekonomi publik sendiri meliputi kepemilikan kolektif dan negara, prinsip distribusi pekerjaan. Selain ekonomi publik, kongres juga menjadi ekonomi individu, swasta, dan ekonomi yang dibiayi asing sebagai suplemen ekonomi.

Pada 1993, Dewan Negara membuat keputusan terkait pengembangan perusahaan desa dan kota kecil. Keputusan ini dibuat untuk semakin mendorong perkembangan perekonomian kalangan kelas bawah. Pada daerah yang ekonominya tertinggal, para pelaku usaha baik individu, swasta, maupun shareholding didorong untuk terus meningkatkan perekenomiannya.