Piknik 212 Kok Dilarang?

Kawasan Monas kembali memutih, Pasalnya, aksi 212 kembali dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh Indonesia 2 Desember 2018 mendatang. Bertempat di depan Istana Merdeka, ini merupakan kali kedua aksi 212 yang berlangsung 2016 silam.

Ketika itu, massa umat Islam menggelar aksi damai terkait dengan proses hukum terhadap Ahok. Massa menuntut Ahok yang ketika itu sudah berstatus tersangka untuk segera ditahan.

Reuni kali ini diagendakan sejumlah tokoh akan hadir, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presidium Alumni 212 Slamet Maarif, mantan Ketua MPR Amien Rais, serta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath.

Sumber : Meme Olahan

Anies sendiri tidak melarang untuk acara reuni 212 diselenggarakan di kawasan Monas. Dia mengingatkan bahwa izin keramaian acara itu dikeluarkan oleh polri, jadi Anies menghimbau untuk panitia mengajukan izin keramaian yang diterbitkan Polri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyebutkan kegiatan reuni 212 dijamin damai, aman dan tertib seperti aksi serupa yang digelar pada 2 Desember 2016 berjalan teratur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sumber : Meme Olahan

Reuni 212 dijamin bernuansa santai dan kecerian piknik, juga tertib dan teratur serta bebas sampah seperti di Aksi 212 sebelumnya.

Melarang Reuni 212 bukti Jokowi anti Islam dan takut kalah seperti di Pilkada DKI. Pasalnya, sesuai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) saat Ijtima Ulama II telah mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di pemilihan presiden 2019 mendatang.

Tersirat, dapat dilihat dari ucapan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq. Maman mengatakan agar Alumni 212 tidak mengkritik pemerintah tanpa data yang objektif dalam tiap orasinya. (Tempo)

Sumber : Meme Olahan

Reuni 212 berbau politik bukan masalah, karena demonstrasi merupakan pilar demokrasi.

Merujuk dari Fiqhu al-Iihtijaj, Dr. Raisuni, hal. 41, Islam Memandang
demonstrasi menjadi lokomotif yang digemari rakyat secara umum sebagai sarana dalam memprotes (amar makruf nahi munkar) terhadap berbagai problematika publik. Islam sendiri membolehkan aksi protes dalam perkara hukum (politik) maupun non hukum (no-politik).

Dalam konsepsi Islam, Demonstrasi atau Aksi Damai wajib dilakukan ketika Pemerintahan mulai tunduk pada hegemoni negara lain (asing).

Selain itu, metode yang sama juga wajib dilakukan apabila pemerintah dianggap sudah meremehkan, mengekang, merampas hak-hak rakyat serta menyelewengkan kebijakan negara. (Kiblat)