Dukungan Pejabat ke Petahana, Efektifkah untuk Mendulang Suara?

Bulan September lalu menjadi bulan yang sangat sibuk dengan aktifitas politik. Pemberitaan terkait deklarasi dukung mendukung telah menjadi menu sehari hari yang disajikan media massa kepada kita.

Sebenarnya, soal dukung mendukung ini tidak perlu terlalu kita pikirkan dengan serius. Tokh namanya deklarasi ya segitu saja. Pengalaman juga mengajarkan, setelah deklarasi nyaris tak ada sama sekali tindak lanjut dari peristiwa tersebut. Saya mencatat beberapa kali pengalaman ikut deklarasi ini dan itu. Setelah pembacaan ikrar, makan makan dan dialog, maka selesai pula sampai disana.

Sejatinya, dukungan politik harus dipahami sebagai sebuah kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam hal ini kandidat sebagai pihak yang didukung dengan kelompok yang menyarakan dukungan. Di ranah politik praktis, kesamaan visi dan misi kedua belah pihak menjadi landasan untuk menyatakan dukungan selain kesepahaman tentunya.

Namun, tak jarang pula, dukung mendukung ini dilakukan karena adanya tekanan. Bisa jadi tekanan politik yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya atau tekanan lain. Sebab dalam politik dewasa ini, kesamaan visi dan misi saja adalah hal yang nomor kesekian setelah adanya (dugaan) transaksi atau politik bagi bagi kekuasaan dan kesempatan.

Di Sumatera Barat misalnya, tercatat sebanyak puluhan walinagari (setingkat kepala desa) mendeklarasikan diri untuk mendukung kandidat presiden petahana. Saya memahami hal itu dari dua sisi yang berbeda.

Pertama, memang dukungan lahir dari kesadaran dan keinginan untuk harapan yang lebih baik di masa depan. Dan Kedua adalah dorongan politik yang berbasis kesamaan irisan dalam sebuah kelompok politik.

Sebagaimana yang terjadi di Sumbar, alasan kedua menjadi alasan yang paling rasional untuk diterima. Sebanyak sepuluh kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada calon petahana adalah para kepala daerah yang beririsan langsung dengan petahana. Sutan Riska Tuanku Karajaan (Bupati Dharmasraya) adalah kader PDI-P, hal yang sama juga berlaku pada Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P kabupaten setempat.

Hampir kesemua kepala daerah yang menyatakan dukungan adalah kader atau bupati yang maju di pemilihan tahun 2015 silam dan diusung oleh partai koalisi petahana (PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP ) kecuali Hendra Joni yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD II Partai Amanat Nasional di Pesisir Selatan.

Namun, keikutsertaan Hendra Joni dimaklumi karena dia bukan kader murni PAN dan isterinya adalah caleg DPR RI dari Partai NasDem.

Politik hari ini tidak bisa dipahami sebagai kebutuhan ideologis untuk sebuah tujuan pengabdian. Politik saat ini adalah sebuah sikap pragmatis. Partai politik hanyalah menjadi kendaraan semata untuk tujuan berkuasa. Tidak ada tali ideologis yang kuat yang mengikat kuat rasa sebagai kader.

Kita tidak bisa larut atau sekaligus terpesona dengan romantika politik. Hari ini semua hal itu tidak semuanya benar.

Apalagi, pada zaman ini, pilihan politik terbentuk dari kemerdekaan individual yang membebaskan setiap orang menentukan partai politik mana yang akan dimauinya dan dianggap memberi harapan.

Namun, bicara dukungan politik secara terbuka saat ini tentu tetap ada fatsun dan etikanya. Apalagi jika dukungan politik terbuka itu diberikan oleh pejabat publik seperti walinagari/kepala desa/bupati/walikota/gubernur bahkan menteri.

Jelas seliar liarnya sebuah politik, tetap ada aturan dan ranah ranah etika yang tidak boleh dinafikan begitu saja. Boleh boleh saja, pejabat publik tersebut menyatakan dukungan, namun yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memahami bahwa sikap mereka itu akan berdampak pada sikap politik di level grass root.

Memang tidak ada jaminan bahwa deklarasi dukungan itu akan berdampak signifikan pada dukungan di level masyarakat, namun tetap saja hal itu memberi pengaruh. Karena harus diakui bahwa beberapa kepala daerah bisa menjadi orang nomor satu di daerah masing-masing karena pengaruhnya.

Hal lain yaitu bahwa para pemangku kuasa dari level terendah hingga tingkat tertinggi, memiliki keistimewaan dan fasilitas yang melekat kepadanya. Disinilah, masyarakat diminta aktif memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas itu agar tidak terjadi gejolak protes yang berimplikasi risiko ditengah masyarakat.

Ada beberapa hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa dukungan itu rentan akan terjadi pelanggaran. Minimal adalah penggunaan fasilitas kepala daerah.

Dan terkait dengan Walinagari tadi, saya juga mencoba memahami bahwa dukungan itu diberikan karena bisa jadi mereka mengharapkan kemudahan dan akses untuk kembali terpilih pada periode berikutnya.

Begitu juga dengan para bupati/walaikota. Banyak incumbent yang berharap terpilih lagi pada periode berikutnya. Namun disinilah diperlukan kejelian membaca arah angin politik. Sebab Sumbar bukan basis petahana secara umum.

Pemilih lebih cenderung memberikan hak suara dengan melihat figur. Jika di mata masyarakat, kandidat tersebut layak dipilih, maka warga akan memberikan hak suara. Namun jika figur tersebut tak dekat dengan masyarakat, maka warga tak akan memberikan hak suara.