Apalagi, pada zaman ini, pilihan politik terbentuk dari kemerdekaan individual yang membebaskan setiap orang menentukan partai politik mana yang akan dimauinya dan dianggap memberi harapan.
Namun, bicara dukungan politik secara terbuka saat ini tentu tetap ada fatsun dan etikanya. Apalagi jika dukungan politik terbuka itu diberikan oleh pejabat publik seperti walinagari/kepala desa/bupati/walikota/gubernur bahkan menteri.
Jelas seliar liarnya sebuah politik, tetap ada aturan dan ranah ranah etika yang tidak boleh dinafikan begitu saja. Boleh boleh saja, pejabat publik tersebut menyatakan dukungan, namun yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memahami bahwa sikap mereka itu akan berdampak pada sikap politik di level grass root.
Memang tidak ada jaminan bahwa deklarasi dukungan itu akan berdampak signifikan pada dukungan di level masyarakat, namun tetap saja hal itu memberi pengaruh. Karena harus diakui bahwa beberapa kepala daerah bisa menjadi orang nomor satu di daerah masing-masing karena pengaruhnya.
Hal lain yaitu bahwa para pemangku kuasa dari level terendah hingga tingkat tertinggi, memiliki keistimewaan dan fasilitas yang melekat kepadanya. Disinilah, masyarakat diminta aktif memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas itu agar tidak terjadi gejolak protes yang berimplikasi risiko ditengah masyarakat.
Ada beberapa hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa dukungan itu rentan akan terjadi pelanggaran. Minimal adalah penggunaan fasilitas kepala daerah.
Dan terkait dengan Walinagari tadi, saya juga mencoba memahami bahwa dukungan itu diberikan karena bisa jadi mereka mengharapkan kemudahan dan akses untuk kembali terpilih pada periode berikutnya.
Begitu juga dengan para bupati/walaikota. Banyak incumbent yang berharap terpilih lagi pada periode berikutnya. Namun disinilah diperlukan kejelian membaca arah angin politik. Sebab Sumbar bukan basis petahana secara umum.
Pemilih lebih cenderung memberikan hak suara dengan melihat figur. Jika di mata masyarakat, kandidat tersebut layak dipilih, maka warga akan memberikan hak suara. Namun jika figur tersebut tak dekat dengan masyarakat, maka warga tak akan memberikan hak suara.
