Indonesia Lolos dari Ancaman Resesi Ekonomi, Mungkinkah?

Ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 (Q2 2020), seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 Agustus 2020 tumbuh minus sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding pada Q1 2020 yang mencapai 2,97 dan Q2 2019 yang berada pada 5,05 persen.

Menurut laporan BPS, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada Q2 2020 disebabkan oleh petumbuhan minus di berbagai komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi. Sebut saja, komponen konsumsi rumah tangga misalnya yang memiliki porsi 57,85 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh minus 5,51 persen. 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau indikator investasi juga minus 8,61 persen. Padahal komponen ini menyumbang sebesar 30,61 persen dari total PDB nusantara. Belum lag komponen ekspor dan impor yang juga tumbuh minus. Ekspor yang memegang porsi 15,69 PDB tumbuh minus 11,66 persen, sedangkan impor yang berkontribusi sebesar 15,52 persen pada PDB tumbuh minus 16,69 persen. 

Konsumsi pemerintah yang diharapkan dapat tumbuh positif juga mengalami kontraksi. Pada Q2 konsumsi pemerintah dengan porsi 8,67 persen dari PDB tumbuh minus 6,9 persen. Terakhir, konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (NNPRT) juga tumbuh minus 7,76 persen.

Laporan BPS tersebut memperlihatkan untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus sejak negara ini terhuyung-huyung akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1999. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada resiko serius resesi yang disebabkan oleh pademik Covid-19. 

Harus ada langkah konkrit dari kita semua, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan kita sebagai warga masyarakat untuk membantu ibu pertiwi terbebas dari ancaman resesi ekonomi. 

Resesi akan terjadi jika pada Q3 2020, Indonesia kembali mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Untuk itu kita semua perlu mengambil sikap yang tepat dalam mencegah terjadinya resesi yang diakibatkan menyebarnya virus Covid-19.

Kalau mengacu pada porsi komponen pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh BPS, setidaknya ada tiga langkah besar yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kita sebagai warga negara untuk mencegah ancaman resesi itu benar-benar terjadi di nusantara.

1. Kegiatan pemerintah tidak bisa lagi bersifat ‘business as usual’

Perekonomian Indonesia dapat memasuki ancaman resesi jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi tetap minus. Pemerintah harus bergerak cepat untuk merealisasikan penyerapan anggaran belanjanya terutama yang diperuntukan bagi program Pemulihan Perekonmian Nasional (PEN). Peningkatan penyerapan anggaran yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat diharap bisa menjadi stimulus bagi berputarnya kembali roda perekonomian di masyarakat.

Hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan perekonomian nasional pada bulan Juli 2020 baru mencapai angka 18,3 persen atau 127,4 triliun dari total dana yang sudah disetujui dan dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. 

Padahal pemerintah telah diberikan kelonggaran oleh DPR untuk menaikkan dana program PEN untuk penanganan Covid-19 lebih dari dua kali lipat dari yang sebelumnya hanya 318,9 triliun.

Pemerintah harus mempercepat pelaksanaan program PEN demi menahan penurunan pertumbuhan ekonomi di Q3 2020 ke jurang yang semakin dalam. Lambatnya penyerapan anggaran PEN dapat berpengaruh terhadap upaya pemerintah mencegah terjadinya ancaman resesi yang sudah di depan mata. 

Di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk bekerja lebih gesit dan cepat. Tidak boleh lambat lagi seperti yang terjadi pada Q1 dan Q2. Seluruh kegiatan pemerintah yang biasanya bersifat business as usual harus mulai ditanggalkan kalau tidak mau melihat Indonesia terjerumus ke jurang resesi.

Penyerapan anggaran belanja di kementeriaan yang biasanya baru meningkat drastis pada kuartal keempat harus dipercepat triwulan III 2020. Program stimulus yang telah direncanakan pemerintah harus segera dilaksanakan pada kuartal ketiga oleh seluruh jajaran kementerian. Hal ini dimaksudkan agar uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga roda perekonomian akan bergerak. 

Dengan mempercepat pengeluaran anggaran, Indonesia memiliki kesempatan untuk mencatatkan pertumbuhan positif. Komponen belanja pemerintah yang tadinya tumbuh minus pada Q2 2020 diharapkan dapat terangkat menjadi pertumbuhan positif pada Q3 2020.

2. Meningkatkan penyerapan anggaran daerah 

Menyelamatkan ibu pertiwi dari ancaman resesi bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat juga harus turut andil membantu pemulihan perekonomian nasional. Kemerosotan pertumbuhan ekonomi secara nasional juga dialami oleh daerah. 

Dari laporan BPS, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kontradiksi pertumbuhan ekonomi pada Q2 2020 kecuali wilayah Maluku dan Papua yang masih mampu tumbuh 2.36 persen. Pulau Jawa yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 mengalami kontradiksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen dimana DKI Jakarta merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling anjlok, yaitu tumbuh minus 8.22 persen.

Sayangnya di tengah isu pertumbuhan ekonomi yang minus, beberapa pemerintah daerah diterpa isu yang tidak mengenakan. Saat ini terdapat dana anggaran pemerintah daerah sebesar 170 triliun yang belum termanfaatkan untuk memulihan perekonomian daerah guna mengatasi pademi Covid-19. 

Dana tersebut masih terparkir di bank dan tidak pernah terserap oleh masyarakat. Bayangkan jika dana sebesar itu dapat digelontorkan untuk berbagai proyek atau stimulus di daerah, tentunya akan membantu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi yang tengah lesu akibat pademi Covid-19.

Untuk itu, perlu keseriusan dan kerjasama dari pemerintah daerah untuk segera mempercepat belanja (anggaran) daerah pada triwulan III-2020 agar negara kita tidak terjerumus ke dalam ancaman resesi ekonomi. Pemerintah daerah harus segera merealisasikan belanja APBD. Strategi penggunaan dana anggaran belanja daerah yang dipercepat diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian dari lapis bawah di daerah.

Selain mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk kreatif dan inovatif membuat program yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya. 

Jangan sampai terjadi dana sudah tersedia, tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui program apa yang harus dibuat. Harapannya jika ekonomi daerah bisa diselamatkan, maka perekonomian nasional terhindar dari kemerosotan yang lebih dalam di kuartal ketiga 2020. 

3. Menggenjot konsumsi rumah tangga

Salah satu resep makyus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menghindari Indonesia terkena resesi ekonomi adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga. BPS dalam paparannya sudah menjelaskan bahwa porsi konsumsi rumah tangga pada Q2 2020 sangat tinggi, yaitu hampir 58% dari total PDB 

nasional. Artinya pemerintah harus benar-benar bekerja keras untuk mempertahankan atau meningkatkan konsumsi rumah tangga pada Q3 2020 agar dapat tumbuh positif. Pertanyannya bagaimana caranya?

Untuk memulihkan konsumsi rumah tangga yang terlanjur tumbuh negatif di Q2 2020, maka pemerintah harus mampu membuat masyarakat percaya diri untuk pergi ke luar. Itu artinya pemerintah harus mampu mengendalikan pademi Covid-19. Tentu bukan pekerjaan mudah buat pemerintah, apalagi kasus Covid-19 dari waktu ke waktu melonjak tajam. Oleh karena itu, seluruh aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah harus bahu membahu menurunkan kasus Covid-19. 

Jika kasus Covid-19 masih tinggi tentu bukan perkara mudah menyakinkan masyarakat terutama masyarakat kelas menengah dan atas untuk meningkatkan tingkat konsumsinya. Sebaliknya jika pademi Covid-19 dapat tertangani dengan baik, masyarakat dengan sendirinya akan membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya tingkat konsumsi masyarakat juga akan terkerek naik.

Selain itu, upaya pemerintah mengucurkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat golongan menengah ke bahwa yang terdampak langsung pademi Covid-19 juga harus didukung. Tujuan pemerintah memberikan BLT agar masyarakat dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. 

Masyarakat diharapkan membelanjakan uangnya pada pelaku usaha makro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah tempat tinggalnya. Karena dengan permintaan yang meningkat, maka supply dari UMKM pun akan meningkat yang pada akhirnya akan membuat banyak UMKM yang tetap dapat beroperasi.

Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan BLT. Seyogyanya kita pun kalau bisa berbelanja pada UMKM yang berada di sekitar tempat kita berada. Hal ini dilakukan supaya semakin banyak pelaku usaha UMKM yang dapat bertahan hidup. Dengan begitu secara tidak langsung kita telah membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Untuk rekan-rekan karyawan swasta yang akan mendapatkan insentif bantuan gaji sebesar Rp 600,000 per bulannya, hendaknya uang tersebut dipergunakan untuk berbelanja keperluan rekan-rekan. Jangan sampai uang tersebut disimpan saja. Karena tujuan pemberian bantuan tersebut supaya semakin banyak uang beredar dimasyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

Peluang Indonesia lolos dari ancaman resesi ekonomi cukup terbuka asal kita semua sebagai anak bangsa mau berkerjasama dan bergotong royong Dengan begitu niscaya nusantara tercinta akan selamat dari ancaman resesi ekonomi.