Indonesia Lolos dari Ancaman Resesi Ekonomi, Mungkinkah?

Padahal pemerintah telah diberikan kelonggaran oleh DPR untuk menaikkan dana program PEN untuk penanganan Covid-19 lebih dari dua kali lipat dari yang sebelumnya hanya 318,9 triliun.

Pemerintah harus mempercepat pelaksanaan program PEN demi menahan penurunan pertumbuhan ekonomi di Q3 2020 ke jurang yang semakin dalam. Lambatnya penyerapan anggaran PEN dapat berpengaruh terhadap upaya pemerintah mencegah terjadinya ancaman resesi yang sudah di depan mata. 

Di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk bekerja lebih gesit dan cepat. Tidak boleh lambat lagi seperti yang terjadi pada Q1 dan Q2. Seluruh kegiatan pemerintah yang biasanya bersifat business as usual harus mulai ditanggalkan kalau tidak mau melihat Indonesia terjerumus ke jurang resesi.

Penyerapan anggaran belanja di kementeriaan yang biasanya baru meningkat drastis pada kuartal keempat harus dipercepat triwulan III 2020. Program stimulus yang telah direncanakan pemerintah harus segera dilaksanakan pada kuartal ketiga oleh seluruh jajaran kementerian. Hal ini dimaksudkan agar uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga roda perekonomian akan bergerak. 

Dengan mempercepat pengeluaran anggaran, Indonesia memiliki kesempatan untuk mencatatkan pertumbuhan positif. Komponen belanja pemerintah yang tadinya tumbuh minus pada Q2 2020 diharapkan dapat terangkat menjadi pertumbuhan positif pada Q3 2020.

2. Meningkatkan penyerapan anggaran daerah 

Menyelamatkan ibu pertiwi dari ancaman resesi bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat juga harus turut andil membantu pemulihan perekonomian nasional. Kemerosotan pertumbuhan ekonomi secara nasional juga dialami oleh daerah. 

Dari laporan BPS, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kontradiksi pertumbuhan ekonomi pada Q2 2020 kecuali wilayah Maluku dan Papua yang masih mampu tumbuh 2.36 persen. Pulau Jawa yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 mengalami kontradiksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen dimana DKI Jakarta merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling anjlok, yaitu tumbuh minus 8.22 persen.

Sayangnya di tengah isu pertumbuhan ekonomi yang minus, beberapa pemerintah daerah diterpa isu yang tidak mengenakan. Saat ini terdapat dana anggaran pemerintah daerah sebesar 170 triliun yang belum termanfaatkan untuk memulihan perekonomian daerah guna mengatasi pademi Covid-19. 

Dana tersebut masih terparkir di bank dan tidak pernah terserap oleh masyarakat. Bayangkan jika dana sebesar itu dapat digelontorkan untuk berbagai proyek atau stimulus di daerah, tentunya akan membantu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi yang tengah lesu akibat pademi Covid-19.

Untuk itu, perlu keseriusan dan kerjasama dari pemerintah daerah untuk segera mempercepat belanja (anggaran) daerah pada triwulan III-2020 agar negara kita tidak terjerumus ke dalam ancaman resesi ekonomi. Pemerintah daerah harus segera merealisasikan belanja APBD. Strategi penggunaan dana anggaran belanja daerah yang dipercepat diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian dari lapis bawah di daerah.