"Kami telah mengeluarkan semua peraturan yang diperlukan untuk menangani sampah laut," tutur Ujang.
Pada tahun 2017, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada tahun 2025 dalam rencana aksi nasional. Pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang pengelolaan sampah pada tahun 2018. Pada tahun 2020, pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai di minimarket. Namun kebijakan tersebut kurang ketat di pasar tradisional di mana kantong plastik masih banyak digunakan.
Raldi memiliki pendapat yang berbeda soal regulasi pemerintah.
"Budaya kita terhadap sampah plastik tidak berubah. Regulasi saja tidak cukup jika perilaku masyarakat belum berubah terhadap pengelolaan sampah," papar Raldi.
Ada begitu banyak tantangan dalam mengurangi sampah plastik.
"Pemisahan sampah sangat penting untuk mengurangi sampah plastik. Sektor informal harus kita kuasai. Kita butuh modal sosial di desa untuk menerapkan ekonomi sirkular," jelas Arisman.
Ia merujuk kepada ibu rumah tangga yang memilah sampah domestik mereka dan memasukkannya ke dalam kantong terpisah di luar rumah mereka. Para pemulung telah mengambil tas-tas ini. Sehingga sektor informal menjadi masalah besar bagi upaya pengurangan sampah plastik.
Pendidikan dapat memainkan peran kunci dalam ekonomi sirkular.
"Pendidikan dapat berkontribusi pada ekonomi sirkular. Kami telah menggunakan lembaga pendidikan untuk membawa perubahan perilaku di kalangan siswa. Kita membutuhkan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan dan tindakan untuk membawa perubahan perilaku di kalangan pelajar," terang Spranz dalam sambutannya melalui online.
Sejumlah besar aktivis lingkungan, mahasiswa, akademisi, cendekiawan, pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga think tank turut menghadiri talk show tersebut baik secara fisik maupun virtual.
