Apakah Pakistan negara kaya? Apakah Pakistan, negara berpenduduk 227 juta orang, tidak punya masalah?
Dengan hanya AS$261.72 miliar produk domestik bruto (PDB) dan $1,254.86 PDB per kapita, Pakistan adalah salah satu negara termiskin di Asia. Menurut www.worldpopulationreview.com, sekitar 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Masalah di Pakistan sangat banyak, mulai dari pengangguran, korupsi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk hingga hutang yang besar.
Tetapi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sering berbicara tentang satu negara.
"Setiap hari, ia [Imran Khan] berbicara lebih banyak tentang India, Jammu dan Kashmir [J&K] daripada dia berbicara tentang Pakistan sendiri," kata analis pertahanan paling top India Letnan Jenderal (purn) Vinod Bhatia pada webinar internasional pada hari Jumat (4 Februari).
Bhatia adalah mantan direktur jenderal Angkatan Darat India untuk operasi militer.
Dengan judul "75 Tahun Kemerdekaan India: Perjalanan Jammu dan Kashmir Menuju Kesejahteraan", webinar ini diselenggarakan oleh Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Indonesia. Dimoderatori oleh Dr. Asep Setiawan, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Video webinar selengkapnya dapat dilihat pada tautan di bawah ini:
CSEAS telah mengeluarkan Press Release tentang webinar ini dan sudah dikirimkan ke  banyak media di Indonesia.
Hari ini, tanggal 5 Februari, merupakan hari libur nasional di Pakistan karena ini Hari Solidaritas Kashmir.
Kashmir, sebuah wilayah tetangga, sama sekali tidak terkait dengan Pakistan. Kashmir adalah bagian dari wilayah India J&K. Meskipun itu adalah bagian kecil dari J&K tetapi sering mengacu pada keseluruhan J&K.
Mengapa Pakistan dan para pemimpinnya selalu membicarakan Kashmir di setiap forum? Mereka ingin menduduki seluruh J&K dengan cara apa pun. Karena Kashmir berbatasan dengan Pakistan dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, ini adalah mimpi bagi Pakistan untuk mencaplok J&K.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan Kashmir, Pakistan berperang dengan India selama empat kali pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999. Pakistan mengalami kekalahan dalam setiap perang dan kehilangan sebagian besar wilayahnya pada tahun 1971 ketika orang-orang di Pakistan Timur mendirikan negara mereka sendiri bernama Bangladesh dengan bantuan India.
Meskipun merupakan negara miskin, Pakistan menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk pertahanan setiap tahun. Tahun lalu, anggaran pertahanannya adalah $8.78 miliar, 16 persen dari total anggaran. Mereka telah menghabiskan dana untuk pertahanan lebih dari 4 persen dari PDB, jauh lebih tinggi daripada pendidikan, yaitu 2.6 persen dari PDB.
Pada tahun 1998, Pakistan memperoleh senjata nuklir.
Sejak tahun 1989, Pakistan melancarkan perang intensitas rendah atau perang proksi di J&K India dengan secara teratur mengirim teroris terlatih dan mendorong separatis.
Latar belakang
Tujuh puluh lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1947, India merdeka dari penjajahan Inggris. Tetapi negara tersebut dibagi menjadi dua -- India dan Pakistan -- berdasarkan agama.
Saat itu, ada wilayah kerajaan yang merdeka, yaitu J&K, yang memiliki masyarakat multi-agama seperti Indonesia. J&K tidak bergabung dengan Pakistan atau India sampai Oktober 1947.
Pada 22 Oktober 1947, pasukan Pakistan dengan pakaian sipil bersama dengan suku Pashtun menyerbu J&K. Penjajah ini menjarah beberapa kota besar dan kota kecil dan melakukan genosida di Kashmir, terutama terhadap minoritas. Kemudian hanya penguasa J&K Raja Hari Singh yang memutuskan untuk bergabung dengan India secara legal pada tanggal 26 Oktober 1947.Â
Lalu hanya India lah yang melakukan intervensi dan mampu membebaskan J&K dari Pakistan kecuali sebagian kecil, yang sekarang disebut sebagai Kashmir yang diduduki Pakistan, karena gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB pada tahun 1949.
India tidak pernah datang ke J&K dan penguasa J&K lah yang memutuskan untuk menggabungkan negara bagiannya dengan India secara legal pada tahun 1947 sementara Pakistan datang ke J&K melalui invasi militer.
Selama 75 tahun terakhir, Pakistan telah mencoba setiap trik yang ada untuk menciptakan kekacauan di J&K dan menyebarkan kebohongan.
"Perdamaian di Jammu dan Kashmir tidak dapat diterima oleh Pakistan karena Angkatan Darat Pakistan mendorong kampanye anti-India," ujar Bhatia.
Dengan pandangan yang serupa, pembicara lain mengatakan militer Pakistan tidak akan menerima semua hak istimewa saat ini tanpa masalah Kashmir.
"Masalah Kashmir adalah penyelamat bagi militer Pakistan. Hal tersebut memberinya uang dan kekuasaan [kepada militer]. Banyak jenderal militer Pakistan menjadi jutawan," ungkap Veeramalla Anjaiah, peneliti senior di CSEAS.
Hari ini, Pakistan berbicara tentang plebisit PBB di Kashmir.
Namun Pakistanlah yang menyabotase rencana PBB untuk menjadi tuan rumah plebisit di J&K dengan tidak mengimplementasikan Resolusi PBB tahun 1948 No. 48. Untuk melakukan plebisit, baik Pakistan maupun India harus menarik pasukan mereka dari J&K. Resolusi PBB meminta Pakistan, sebagai penyerbu, menarik terlebih dahulu pasukan dan proksinya dan kemudian India. Karena Pakistan tidak menarik pasukannya, India memutuskan untuk tidak menarik pasukannya dan PBB membatalkan gagasan plebisit.
Pakistan juga sering mengeluhkan pelanggaran HAM berat di J&K. Masalah dasarnya adalah bahwa Pakistan telah mengirim ribuan teroris, kebanyakan Pashtun, Punjabi, Afghanistan dan Arab, ke J&K dan mengirim sejumlah besar senjata mematikan untuk melakukan pembantaian di sana.Â
Ketika pasukan keamanan India mengambil tindakan terhadap teroris dan separatis, Pakistan berteriak tentang pelanggaran hak asasi manusia tetapi tidak pernah berbicara tentang pembunuhan tanpa ampun warga sipil Kashmir yang tidak bersalah oleh terorisnya.
"Orang-orang Kashmir menginginkan perdamaian dan kemakmuran. Kami mengundang orang Pakistan untuk mengunjungi Kashmir sebagai turis tetapi mereka jangan mengirim teroris," papar Utpal Kaul, koordinator internasional untuk Global Kashmiri Pandit Diaspora.
"Kashmir adalah tanah yang menjanjikan. Kashmir telah kehilangan $25 miliar dalam pariwisata akibat terorisme," jelas Utpal, seorang korban terorisme di J&K.
Kashmir disebut sebagai surga di bumi. Jika terorisme tidak ada, Kashmir akan menjadi tujuan wisata global teratas.
Orang Kashmir mengambil keputusan yang tepat untuk bergabung dengan India pada tahun 1947.
"India adalah Kashmir dan Kashmir adalah India. Warga Kashmir bangga menjadi warga negara India," kata Utpal.
Pakistan mengatakan orang Muslim didiskriminasi di India Hindu. Ini adalah kebohongan besar. India adalah negara sekuler yang tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama mereka. Tapi faktanya mayoritas orang India beragama Hindu. Mereka juga memiliki salah satu komunitas Muslim terbesar di dunia.
"Pakistan adalah negara yang nakal. India memiliki lebih banyak Muslim daripada Pakistan," ujar Letnan Jenderal (purn) Syed Ata Hasnain, Rektor Universitas Pusat Kashmir.
Ata sendiri adalah seorang Muslim India, yang mencapai level tertinggi di militer India. Ia pernah menjadi kepala Komandan Jenderal Angkatan Darat India dari Korps ke-15 di J&K. Muslim India sudah ada yang menjadi presiden, wakil presiden, menteri, magnet bisnis dan bintang olahraga serta film papan atas.
Saat ini, India memiliki lebih dari 200 juta Muslim dan lebih dari 300,000 masjid, termasuk 7,500 masjid di Kashmir sendiri.
Dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan yang diciptakan oleh Pakistan dan mendorong pembangunan ekonomi, pemerintah India memutuskan untuk menghapus status khusus J&K berdasarkan Pasal 370 konstitusinya dan membawanya di bawah kendali langsung New Delhi pada tanggal 5 Agustus 2019.
India telah menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di J&K akibat terorisme lintas batas.
"Untuk menghadapi tantangan keamanan [di J&K], diperlukan pendekatan campuran antara tindakan lunak dan keras," papar Anton Aliabbas, dosen Universitas Paramadina di Jakarta.
Dengan status baru Wilayah Persatuan, J&K telah bergerak ke arah yang benar selama dua setengah tahun terakhir. Kerusuhan sipil dan serangan teroris turun drastis. Pemerintah telah mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Oleh Dinda Annisa
Penulis adalah seorang jurnalis lepas yang berbasis di Bekasi, Jawa Barat.
