Indonesia melakukan kesalahan besar dengan memberikan kontrak kepada China, yang tidak bisa dipercaya. Banyak orang mengkritik proyek tersebut sebelum dimulai. Semua orang tahu bahwa proyek ini tidak akan menguntungkan masyarakat karena jaraknya hanya 143 kilometer dan dua kereta tidak akan berangkat dari pusat Jakarta dan hanya akan mencapai Padalarang, pinggiran kota Bandung. Kereta berkecepatan tinggi tidak akan baik untuk tujuan sesingkat itu.
Penentang terbesarnya adalah beberapa menteri Indonesia, termasuk Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan. Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang saat itu berperan besar menyerahkan proyek tersebut kepada China, bukan Jepang. Ialah yang mempengaruhi Jokowi untuk mengambil keputusan untuk menyerahkan proyek tersebut ke China.Â
Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga terendah 0.1 persen dan menawarkan biaya sebesar $6.2 miliar. China muncul dan menawarkan hanya $5.5 miliar dan transfer teknologi ke Indonesia.
Pembiaya utama China Development Bank (CDB), sebuah bank milik negara, menawarkan pinjaman senilai $4.5 miliar kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan tingkat bunga 2 persen untuk 60 persen pinjaman dalam dolar dan suku bunga 3.46 persen untuk 40 persen dari pinjaman dalam mata uang renminbi China.
CDB-lah yang menolak untuk mengucurkan pinjaman selama tiga tahun dari 2015 hingga 2018 karena masalah pembebasan lahan. Indonesia belum siap untuk mengubah undang-undang yang ada tentang lingkungan dan keselamatan.
Proyek ini berakhir dengan bencana seperti yang diperkirakan sejak awal. Kementerian BUMN mengakui bahwa proyek tersebut menghadapi masalah pembebasan lahan, perencanaan yang terlalu optimis, manajemen yang buruk dan pandemi COVID-19. Per Oktober, menurut KCIC, 79 persen pekerjaannya sudah selesai.Â
Utang yang tersembunyi
Proyek kereta api berkecepatan tinggi adalah bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Inisiatif Belt and Road (BRI) China yang ambisius, yang terkenal dengan utang tersembunyi.
Menurut AidData, BRI telah menyebabkan sejumlah negara menumpuk utang tersembunyi yang besar, yang bernilai sekitar $385 miliar, ke China.
"Utang yang tidak dilaporkan ini bernilai sekitar $385 miliar dan masalah utang tersembunyi semakin memburuk dari waktu ke waktu," kata direktur eksekutif AidData Brad Parks pada 29 September.
Sangat mengejutkan melihat laporan AidData bahwa Indonesia berutang (utang tersembunyi) $17.28 miliar, 1.6 persen dari PDB, ke China sebelum proyek kereta api berkecepatan tinggi. Jumlah sebesar itu tidak akan muncul dalam data utang pemerintah Indonesia.
