Di zaman modern ini, fenomena politik Post-Truth semakin sering terjadi. Perkembangan era digital saat ini ditandai dengan semakin besarnya penetrasi media sosial di berbagai bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan.
Menurut Kamus Oxford, istilah "Post-Truth" dapat diartikan sebagai keadaan dimana fakta memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi atau keyakinan pribadi. Permasalahan masyarakat bukan pada cara kita menerima berita, tapi ketidakmampuan kita mengolahnya dengan baik.Â
Penggunaan media sosial untuk tujuan politik seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan perhatian dan simpati masyarakat, namun kenyataannya ada sebagian masyarakat yang memanfaatkannya untuk mengalahkan lawan politik sebagai media propaganda dan provokasi.
Inilah yang disebut dengan misinformasi politik, yaitu berita palsu tentang politik yang digunakan sebagai propaganda untuk mempengaruhi masyarakat sesuai dengan isi beritanya, hal ini populer di era Post-Truth.Â
Fenomena politik Post-Truth menjadi permasalahan serius di Indonesia, hal ini terjadi karena demokrasi masih bersifat formal dan prosedural serta penggunaan jejaring sosial tanpa kontribusi yang bertanggung jawab turut memperkuat politik identitas dan perpecahan sosial di era Post-Truth.
Dalam hal ini masyarakat yang terpolarisasi menjadi rentan terhadap eskalasi aksi kekerasan. Selain itu maraknya hoax politik juga berdampak negatif terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan fakta dan kebenaran dalam pembentukan opini publik dan pengambilan kebijakan politik.
Untuk memperbaiki situasi ini fakta dan kebenaran harus menjadi yang terdepan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan opini publik, hal ini merupakan tanggung jawab setiap orang untuk memastikan bahwa informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan faktanya beragam.
Aktivitas politik yang menjadi ciri Post-Truth harus dihindari misalnya memanipulasi kebenaran, karena akan berdampak negatif pada masyarakat. Selain itu, lembaga dan organisasi terkait harus memperkuat pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu dan berbahaya.
Politik Post-Truth di Indonesia
Di era Post-Truth saat ini, masyarakat Indonesia harus waspada. Sebab disinformasi politik berpotensi melemahkan ketahanan nasional bahkan memecah belah NKRI dan mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Dalam beberapa tahun terakhir politik Post-Truth atau politik pasca kebenaran menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam demokrasi Indonesia.
Perkembangan fenomena ini diiringi dengan kemajuan teknologi informasi khususnya penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Hal ini secara tidak langsung akan membantu memperkuat politik identitas dan menimbulkan perpecahan sosial di era Post-Truth.
Melimpahnya informasi pada masyarakat Indonesia di era Post-Truth belakangan ini membawa banyak dampak sosial. Pada tahun 2016, Universitas Oxford menobatkan Post-Truth sebagai "Word of the Year".
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif berinteraksi melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Bagi sebagian orang, sangat sulit membedakan berita asli dan berita hoax.Â
Berita palsu terus menyebar di media sosial, dan media sosial tampaknya menjadi sumber berita rutin bagi masyarakat Indonesia, terutama sebelum dan sesudah pemilu.
Di era Post-Truth ini, khususnya pasca Pemilu 2024 maraknya berita politik telah menjadi isu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Permasalahan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan ujaran Kebencian dapat melemahkan ketahanan nasional.
Jika ketahanan negara lemah maka negara bisa terpuruk dan kesehatan NKRI terancam. Oleh karena itu sebagai strategi menghadapi era Post-Truth perlu dibangun ketahanan nasional untuk menghilangkan misinformasi politik.
Dampak Politik Post-Truth
Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap demokrasi electoral yang sehat, karena Pemilih tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan objektif.
Penting untuk menghadapi dampak politik Post-Truth untuk mempromosikan kebenaran dan fakta sebagai dasar pembentukan opini dan keputusan politik. Dengan meningkatkan keakuratan informasi, meningkatkan literasi media, dan mendorong praktik politik berbasis bukti, kita akan mempertahankan pondasi demokrasi kita dan membangun masyarakat yang mampu menghadapi tantangan politik di zaman kita dengan lebih cerdas.
Penanggulangan Politik Post-Truth di Indonesia
Fenomena politik Post-Truth yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Sebuah langkah penting adalah meningkatkan media dan literasi kritis masyarakat. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi benar dan salah dapat mengurangi penyebaran berita bohong dan informasi umum. Penguatan literasi media memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, dan penanaman keterampilan konsumsi informasi penting ke dalam kurikulum.
Di era Post-Truth ini, seluruh warga negara dan bangsa Indonesia seutuhnya wajib menghormati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sekuat tenaga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai suatu bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk melakukannya.
Pencapaian ketahanan nasional menghadapi era Post-Truth dapat terjadi secara terus-menerus dalam bermasyarakat, bernegara, kehidupan berbangsa, dan dalam era globalisasi. Secara keseluruhan, mengatasi dampak politik Post-Truth di Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
Memperkuat media dan literasi kritis, mengambil peran aktif pemerintah dalam melawan informasi, dan mendorong praktik politik berbasis bukti merupakan langkah-langkah penting menuju stabilisasi keamanan nasional dan melestarikan demokrasi. Ketemu di Gisel langkah-langkah ini akan memungkinkan kita membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan kuat dalam menghadapi tantangan politik kontemporer yang kompleks.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik Post-Truth bukanlah isu yang bisa diabaikan begitu saja. Mengingat dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan nasional dan kesehatan demokrasi kita prioritas utama semua pihak adalah meningkatkan kesadaran akan kebenaran dan fakta. Upaya komprehensif seperti peningkatan literasi media, keterampilan kritis dan kerjasama dalam memerangi penyebaran berita palsu dapat meminimalkan dampak negatif politik Post-Truth dan menjaga stabilitas demokrasi Indonesia.
Selain itu, sebagai masyarakat yang aktif, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sehingga bersama-sama kita dapat membangun opini publik berdasarkan fakta yang cerdas.
