Penanggulangan Politik Post-Truth di Indonesia
Fenomena politik Post-Truth yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Sebuah langkah penting adalah meningkatkan media dan literasi kritis masyarakat. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi benar dan salah dapat mengurangi penyebaran berita bohong dan informasi umum. Penguatan literasi media memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, dan penanaman keterampilan konsumsi informasi penting ke dalam kurikulum.
Di era Post-Truth ini, seluruh warga negara dan bangsa Indonesia seutuhnya wajib menghormati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sekuat tenaga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai suatu bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk melakukannya.
Pencapaian ketahanan nasional menghadapi era Post-Truth dapat terjadi secara terus-menerus dalam bermasyarakat, bernegara, kehidupan berbangsa, dan dalam era globalisasi. Secara keseluruhan, mengatasi dampak politik Post-Truth di Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
Memperkuat media dan literasi kritis, mengambil peran aktif pemerintah dalam melawan informasi, dan mendorong praktik politik berbasis bukti merupakan langkah-langkah penting menuju stabilisasi keamanan nasional dan melestarikan demokrasi. Ketemu di Gisel langkah-langkah ini akan memungkinkan kita membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan kuat dalam menghadapi tantangan politik kontemporer yang kompleks.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik Post-Truth bukanlah isu yang bisa diabaikan begitu saja. Mengingat dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan nasional dan kesehatan demokrasi kita prioritas utama semua pihak adalah meningkatkan kesadaran akan kebenaran dan fakta. Upaya komprehensif seperti peningkatan literasi media, keterampilan kritis dan kerjasama dalam memerangi penyebaran berita palsu dapat meminimalkan dampak negatif politik Post-Truth dan menjaga stabilitas demokrasi Indonesia.
Selain itu, sebagai masyarakat yang aktif, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sehingga bersama-sama kita dapat membangun opini publik berdasarkan fakta yang cerdas.
