Di era Post-Truth saat ini, masyarakat Indonesia harus waspada. Sebab disinformasi politik berpotensi melemahkan ketahanan nasional bahkan memecah belah NKRI dan mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Dalam beberapa tahun terakhir politik Post-Truth atau politik pasca kebenaran menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam demokrasi Indonesia.
Perkembangan fenomena ini diiringi dengan kemajuan teknologi informasi khususnya penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Hal ini secara tidak langsung akan membantu memperkuat politik identitas dan menimbulkan perpecahan sosial di era Post-Truth.
Melimpahnya informasi pada masyarakat Indonesia di era Post-Truth belakangan ini membawa banyak dampak sosial. Pada tahun 2016, Universitas Oxford menobatkan Post-Truth sebagai "Word of the Year".
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif berinteraksi melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Bagi sebagian orang, sangat sulit membedakan berita asli dan berita hoax.Â
Berita palsu terus menyebar di media sosial, dan media sosial tampaknya menjadi sumber berita rutin bagi masyarakat Indonesia, terutama sebelum dan sesudah pemilu.
Di era Post-Truth ini, khususnya pasca Pemilu 2024 maraknya berita politik telah menjadi isu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Permasalahan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan ujaran Kebencian dapat melemahkan ketahanan nasional.
Jika ketahanan negara lemah maka negara bisa terpuruk dan kesehatan NKRI terancam. Oleh karena itu sebagai strategi menghadapi era Post-Truth perlu dibangun ketahanan nasional untuk menghilangkan misinformasi politik.
Dampak Politik Post-Truth
Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap demokrasi electoral yang sehat, karena Pemilih tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan objektif.
Penting untuk menghadapi dampak politik Post-Truth untuk mempromosikan kebenaran dan fakta sebagai dasar pembentukan opini dan keputusan politik. Dengan meningkatkan keakuratan informasi, meningkatkan literasi media, dan mendorong praktik politik berbasis bukti, kita akan mempertahankan pondasi demokrasi kita dan membangun masyarakat yang mampu menghadapi tantangan politik di zaman kita dengan lebih cerdas.
