Quiz 14 - Determinants of Corruption in Developing Countries Ghulam Shabbir, Mumtaz Anwar

Nama Dosen : Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

Nama Penulis : Dimas Bayu Prasetyo

NIM : 42321010039

Kampus : Universitas Mercu buana Warung Buncit

Fakultas dan prodi : Fakultas Desain Seni Kreatif, Desai Komunikasi Visual

Kelas : Etik UMB Anti Korupsi

Judul Jurnal 

Determinants of Corruption in Developing Countries

Latar Belakang

Sering sekali kita mendengar kata " korupsi " di media -- media seperti televisi maupun sosmed lainnya. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di negara indonesia dan juga di negara berkembang lainnya. Korupsi memiliki dua dimensi diantaranya yaitu korupsi sektor publik dan korupsi sektor swasta. Korupsi sektor publik memiliki arti, "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Determinan korupsi dipecah lagi jadi determinan ekonomi serta determinan non ekonomi.

Determinan ekonomi meliputi kebebasan ekonomi, globalisasi, tingkatan pembelajaran, distribusi pemasukan serta tingkatan pemasukan rata- rata. Catatan determinan non- ekonomi terdiri dari kebebasan pers, demokrasi serta pangsa penduduk yang berafiliasi dengan agama tertentu. norma sosial- politik serta agama sangat lemah sehingga tidak dapat pengaruhi tingkatan korupsi di negara- negara tersebut. Donasi agama dalam kehidupan instan warga sangat kecil, sehingga nilai- nilai budaya negeri tumbuh tidak berbasis agama.

Menurut Glynn et al kalau di dunia ini tidak ada wilayah dan hampir tidak ada negara yang bebas dari korupsi. Korupsi ini juga mengahncurkan budaya, politik, masyarakat, ekonomi dan fungsi organ vital negara semua itu pernah dibuktikan oleh beberapa negara yaitu Prancis, Jepang, Italia, Filipina, Korea Selatan dan lainnya. Kasus korupsi itu membawa masalah korupsi ke agenda lembaga internasional seperti bank dunia, dana moneter, Organisasi perdagangan dunia, transparasi internasional dan organisasi perencana ekonomi dan pembangunan.

Korupsi juga salah satu masalah besar yang sangat menghambat sebuah perekonomian dunia dan pembangunan sosial. Selain itu korupsi juga menjadi tantangan terbesar dari dunia kontemporer yang dimana itu merusak pemerintah yang baik dan juga melemahkan fondasi kelembagaan yang menjadi sandaran pertumbuhan ekonomi.

Novelty Keterbaharuan Penelitian

Kelompok periset yang tergabung dalam ilmu politik memfokuskan pada informasi korupsi serta merumuskan Corruption Perceived Index( CPI) pada tahun 1995. Menurut kinerja bangsa. Peringkat survei CPI buat bermacam tahun beberapa kecil tema yang meliputi gimana sistem politik menanggulangi permasalahan korupsi, apakah korupsi mendesak ataupun membatasi pembangunan ekonomi

Dalam merumuskan CPI, Transparency International memikirkan faktor- aspek politik, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi tingkatan korupsi di suatu negara dan pada akhirnya melemahkan kinerja negeri. Pemeringkatan tahun- tahun yang berbeda dari survei CPI pula berkata jika segala tempat yang lebih rendah ialah milik negara- negeri berkembang. Kajian IHK tahun 2006 dan hampir segala angka lebih dulu menunjukkan jika hampir segala negara berkembang8 terletak di bawah rata- rata, kecuali Chili, Yordania, dan Mauritius. Mengapa hampir segala negara berkembang tetap memiliki poin sangat sedikit( sangat korup).

Banyak pengamat telah berupaya mencari tahu faktor korupsi di seluruh dunia; mengenakan data cross- sectional buat negara campuran( maju dan berkembang). Namun kasus negara berkembang tidak dianalisis secara terpisah. Segala ini membuat perlu buat menekuni faktor/ penentu korupsi di negara- negeri tersebut, oleh karena itu kami hanya memikirkan kasus negara berkembang dalam studi ini.

Determinan ekonomi meliputi kebebasan ekonomi, integrasi internasional( globalisasi), tingkatan pendidikan, pendapatan rata- rata dan pendapatan distribusi. Dalam determinan non- ekonomi, kami memasukkan sosial- politik dan agama determinan berupa demokrasi, kebebasan pers dan share of population having afiliasi dengan agama. Hasil studi menunjukkan jika kontribusi aspek ekonomi ialah dibandingkan dengan aspek non ekonomi dalam mengurangi tingkatan korupsi di negara berkembang. Bagian yang tersisa dari studi ini dibangun sebagai berikut: bagian kedua dari Makalah ini membahas tentang pengertian korupsi dan pengukurannya. Bagian ketiga menyajikan tinjauan literatur dan derivasi hipotesis. Bagian keempat ditentukan buat kerangka teoritis, definisi variabel dan data. Bagian kelima membahas hasil empiris dan bagian terakhir mencakup kesimpulan dan implikasi kebijakan.

Rumusan Masalah

Dalam pembahasan diatas ada beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan atau di jabarkan yaitu definisi, pengukur dan penentunya. The Oxford Advanced Learners Dictionary,Tahun 2000 mendefinisikan Korupsi selaku ilmu Politik yaitu 3 pendekatan digunakan buat mendefinisikan korupsi ( 1) kepentingan umum dibanding dengan aspek non ekonomi dalam kurangi tingkatan korupsi di negeri tumbuh tidak dianalisis secara terpisah. Seluruh ini butuh buat diselidiki otoritas".

tujuan empiris di bermacam negeri yang mempunyai budaya berbeda. Oleh sebab itu, untuk keuntungan administratif ataupun " benda politik". Yang terakhirantara zona swasta serta zona publik. Kedua, keterlibatan seoranganalisis empiris, sesuatu definisi wajib mempunyai 3 faktor bawah. Awal mempunyai perbedaandefinisi ini mengalami satu permasalahan tentang gimana kita bisa menggunakannyapertukaran( disebutkan pada detik) tidak pas, maksudnya menyimpang dari nilai- nilai yang terdapat. faktor yang wajib jadi bagian dari penafsiran korupsi yang komprehensif merupakan yang demikianmenukarkan; satu pihak menawarkan insentif kepada pejabat publik selaku imbalan atas kebijakan spesial atau

Ini menampilkan perasaan Sehabis definisi, permasalahan korupsi yang kedua merupakan pengukurannya. Gimana diukur? Pengukuran subyektif korupsi tidak berlaku buat perbandingan lintas negeri. korupsi bertabiat objektif ( anggapan universal ataupun kelompok sasaran). Ini menampilkan perasaan transaksi. Oleh sebab itu, tata cara ini secara tidak langsung mengukur tingkatan korupsi yang sesungguhnya danpersepsi umumnya digunakan dalam literatur empiris. Indeks anggapan korupsi pula membongkar permasalahan tata cara lebih dahulu. Jadi informasi bersumber pada kelompok sasaranpublik ataupun kelompok responden tertentu tentang minimnya keadilan di depan umumdibangun oleh Transparency International pula menampilkan tingkatan korupsi yang dirasakandaripada tingkatan korupsi yang sesungguhnya.

Pekerjaan  itu tercantum tingkatan pendapatan di kantor publik serta lamanya waktu yangBank 1997. pejabat yang jujur bisa mengharapkan buat menikmatinya. Di samping itu seluruh, harga dari aksi korupsi bergantung pada khasiat yang diberikan oleh aksi itu.

 

Kajian Kepustakaan

Saat awal mula pendekatan, masing- masing aktivitas pejabat politik maupun administrasi dikira tidak pantas apabila bertentangan dengan kepentingan umum. Ini menyiratkan jika pejabat publik mendukung sebagian dari mereka satu dengan mempertaruhkan kepentingan publik dan mendapatkan keuntungan orang. Namun pendekatan ini dikritik dan didiskusikan; syarat apa yang harus diiringi dalam mengidentifikasi kepentingan public, karena masing- masing aksi pemerintah bertentangan dengan seseorang definisi kepentingan umum Penganjur pendekatan kedua percaya jika korupsi ialah urusan public berpikir itu merupakan[Gibbons, 1989].

Pendekatan ini pula telah dikritik atas dasar kata tersebut " publik" . Apa artinya yaitu elit politik, warga negara yang dimobilisasi secara politik maupun seluruh populasi? Untuk pendekatan terakhir dan ketiga, perbuatan korupsi ialah orang yang melanggar sebagian syarat istimewa yang harus dicoba oleh tugas- tugas publik pertukaran ilegal barang politik buat keuntungan individu. Segala definisi ini hadapi satu kasus tentang gimana kita dapat memanfaatkannya tujuan empiris di berbagai negara dengan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, buat analisis empiris, suatu definisi harus memiliki 3 aspek fundamental.

Oleh karena itu, tata metode ini secara tidak langsung mengukur tingkatan korupsi yang sebetulnya dan pula memecashkan kasus tata metode lebih dulu. Jadi data bersumber pada kelompok sasaran asunsi biasanya digunakan dalam literatur empiris. Indeks asumsi korupsi dibangun oleh Transparency Internatiional pula menunjukkan tingkatan korupsi yang dirasakan daripada tiingkatan korupsi yang sebetulnya.

Rerangka Pemikiran, Hipotesis

 Dalam literatur ditemui kalau a variabel signifikan dalam satu regresi namun jadi tidak signifikan kala sebagian yang lain variabel digabungkan dengannya. Pula diamati kalau dalam satu periode korupsi menimbulkan variabel lain serta pada periode kedua diakibatkan oleh variabel lain. Sebagian variabel mempunyai ikatan positif dengan korupsi semacam, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi, ketimpangan serta tidak terdapatnya persaingan di pasar serta lain- lain mempunyai negatif semacam perkembangan tingkatan pembelajaran serta kebebasan ekonomi dll.

Riset yang dicoba oleh Johnson, Kaufmann serta Zoido Lobaton( 1998), Bonaglia et angkatan laut. serta, Fisman serta Gatti ( 2002) menciptakan korelasi positif antara korupsi serta dimensi ekonomi tidak formal. Namun sebagian riset mempunyai sebalik penemuan semacam Treisman ( 2000), Ali serta Isse ( 2003). Mereka menciptakan akibat positif dari negeri intervensi, berarti intervensi negeri kurangi tingkatan korupsi. Diatas segalanya. Korelasi antara variabel- variabel ini kuat tetapi rusak, kala variabel baru PDB per kapita diperkenalkan dalam persamaan. Buat menguji jalinan ini hanya buat pengembangan negara kami merumuskan hipotesis berikut:

i. Tingkatan kebebasan ekonomi orang yang lebih besar( sedikitnya kendali politik atas sumber tenaga dan peluang ekonomi negara) hendak mengurangi tingkatan yang dirasakan korupsi.

perdagangan yang lebih bebas hendak melenyapkan kendali pejabat publik atas komoditas administrative semacam kuota lisensi dan izin dll. Oleh karena itu, proses globalisasi hendak menyusut bisa jadi pertukaran produk ini buat keuntungan orang. Ades dan Di Tella ( 1997 dan 1999) menunjukkan jika keterbukaan berhubungan negatif dengan korupsi.

ii. Derajat globalisasi berbanding terbalik dengan norma- norma yang korup.

Tingkatan pembangunan memiliki akibat yang signifikan terhadap tingkatan korupsi. Itu negara- negeri yang memiliki tingkatan pendapatan rata- rata rendah menciptakan sedikit kekayaan buat sebagian besar penduduknya warga negara di negara berkembang. Ini berarti nilai marjinal uang dalam ekonomi miskin lebih besar dibandingkan dengan kaya ekonomi. Karena itu; tingkatan pendapatan biasanya digunakan buat menarangkan tingkatan korupsi[Damania et angkatan laut 2004; Persson et angkatan laut)., 2003].

studi yang dicoba oleh Braun dan Di Tella, ( 2004) dan Frechette,( 2001) mengenakan data panel menunjukkan hasil sebaliknya. Buat negara berkembang saja, kami telah merumuskan hipotesis berikut:

iii. Tingkatan pembangunan berbanding terbalik dengan tingkatan korupsi.

Jalinan teoritis antara korupsi dan pendapatan ketimpangan diturunkan dari teori sewa. Secara empiris Davoodi et angkatan laut. menghasilkan positif korelasi antara korupsi dan ketimpangan sebesar 37 negara. Li dkk. ( 2000) menghasilkan bahwakorupsi mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu berbentuk U terbalik. Ini berarti ketimpangan pendapatan yang lebih rendah diiringi dengan besar dan rendah tingkatan korupsi dan besar kala tingkatan korupsi transisi. kebalikannya studi Park( 2003) dan Brown et angkatan laut.

Amanullah dan Eatzaz( 2006) pula menyelidiki jalinan antara korupsi dan distribusi pendapatan mengenakan data panel buat 7 puluh satu negara. Mereka merumuskan jika korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan dan pula pertumbuhannya. Kami telah menempatkan kasus hanya negara berkembang dan membangun hipotesis berikut:

iv. Tingkatan Korupsi berkorelasi positif dengan pendapatan yang lebih besar di persamaan.

Tidak cuma aspek ekonomi, berbagai aspek non ekonomi semacam demokrasi, pers kebebasan, bagian populasi yang berafiliasi dengan agama tertentu dll pula secara empiris diselidiki oleh berbagai pengamat.

Kunicova dan Rose- Ackerman, 2005 dan Lederman et angkatan laut. menunjukkan jalinan negatif antara tingkatan demokrasi dan korupsi. Buat negara berkembang, kami hendak menguji hipotesa semacam di bawah ini:

v. Kekuatan demokrasi berkorelasi negatif dengan koruptor perilaku.

Metode Sampling

 

Dalam studi ini, kami membalik urutannya sehingga skor CPI yang lebih besar menunjukkan lebih banyak korupsi dan yang lebih rendah menunjukkan lebih sedikit korupsi. Keuntungan utama dari indeks ini ialah: membolehkan analisis lintas negara dan pula memenuhi persyaratan definisi korupsi( penyalahgunaan jabatan publik buat keuntungan orang) yang digunakan dalam studi ini.

Pengukuran korupsi ini didasarkan pada asumsi kelompok sasaran. Data korupsi( Corruption Perceived Index) ialah dibangun oleh Transparency International yang memberikan skor kepada 163 negara buat tahun 2006, dari itu kami telah mengenakan CPI buat 41 negara berkembang. Indeks ini ialah" jajak pendapat", menyisir hasil berbagai polling dan survei yang dicoba oleh berbagai independent institusi.

 Institusi yang sajikan data CPI ialah: Columbia University, Unit Intelijen Ekonom, Freedom House, Informasi Internasional, Internasional Institut Pengembangan Manajemen, Merchant International Group, Politik dan 10 Pemilihan negara- negeri tersebut bersumber pada ketersediaan data buat segala variabel yang bersangkutan. Konsultasi Efek Ekonomi, Komisi Ekonomi PBB buat Afrika, Dunia Forum Ekonomi dan Pusat Riset Pasar Dunia. Transparansi Internasional membutuhkan sangat tidak 3 sumber terdapat buat bagikan peringkat suatu negara di CPI tetapi itu keandalan jadi kurang baik karena sumber tenaga yang lebih sedikit. Kisaran skor indeks antara 0 ( sangat korupsi ) dan 10 ( bersih Korupsi).

Variabel, dan Pengukurannya

 

Buat pendapatan rata- rata, kami mengenakan PDB per kapita13. Sandholtz dan Gray mengenakan PDB per kapita buat mengukur tingkatan pembangunan semacam yang digunakan Ades dan Di Tella tingkatan pendidikan rata- rata buat tujuan ini. Dalam studi ini, kami telah mengenakan PDB per kapita dan tingkatan melek huruf. Kami mengenakan Economics freedom Index ( 2007) buat mengukur kebebasan ekonomi. Indeks ini dibangun oleh Heritage Foundation dan Wall Street Setiap hari buat 157 negara14.

Itu terdiri dari 10 Kebebasan Ekonomi semacam; Bisnis kebebasan, kebebasan perdagangan, kebebasan moneter, kebebasan dari pemerintah, kebebasan fiskal, hak kepatutan, kebebasan investasi, kebebasan finansial, kebebasan dari korupsi dan kebebasan tenaga kerja. Tiap- masing- masing memiliki bobot yang sama, 10. Skor indeks bermacam- berbagai antara 0 dan 100. Nilai indeks yang lebih besar menunjukkan kebebasan ekonomi yang maksimal dan sebaliknya.

Globalisasi ( integrasi internasional ) diukur dengan globalisasi indeks. Sandholtz dan koetzle ( 2000) , Sandholtz dan Gray ( 2003) semacam yang yang lain telah mengenakan jumlah ekspor dan impor( perdagangan) sebagai bagian dari PDB buat mengukur ekonomi integrasi. Tetapi kami mengenakan indeks globalisasi ( Indeks Globalisasi KOF 2007) buat tujuan ini karena mencakup kebebasan ekonomi, kebebasan sosial dan kebebasan politik memiliki bobot( 36%), ( 38%) dan( 26%) tiap- masing- masing dalam indeks.

Ketiga kelompok ini dipecah jadi sub-bagian semacam globalisasi ekonomi dipecah jadi 2 bagian yaitu ( saya) Arus Aktual yang terdiri atas; Perdagangan ( persen dari PDB ), Investasi Asing Langsung , Investasi Asing Langsung, Portofolio Investasi( persen dari PDB), dan Pembayaran Pendapatan kepada Warga Negara Asing ( persen dari PDB).

Variabel yang tersisa dalam model ekonomi ialah distribusi pendapatan ( diukur dengan Indeks Ini Perserikatan Bangsa- Bangsa) dan tingkatan pendidikan ( Tingkatan melek huruf orang berumur). Data Ini koefisien dikumpulkan dari Wikipedia, ensiklopedia gratis; Novel Realitas CIA dan United Bangsa. Skor indeks Ini bermacam- berbagai antara 0 dan 100; 0 mewakili sempurna persamaan ekonomi dan 100 ketidaksetaraan sempurna.

Indeks ini menyajikan status demokrasi dari 165 negara merdeka. Catatan sepenuhnya demokratis negara hanya mencakup 28 negara, dari sisa 54 diberi label sebagai demokrasi cacat, 55 otoriter dan sebagian kecil 30 diberi nama rezim hibrida16. Itu Skor indeks demokrasi Economist Intelligence Unit bermacam- berbagai antara 0 dan 10. Skor peringkat buat Demokrasi Penuh ialah 8- 10, buat Demokrasi cacat ialah 6- 7, 9, buat rezim Hibrida ialah 4- 5, 9 dan buat negara- negeri Authoritian hanya 4.

Model persamaan ekonometrika

Kami pula telah menyelidiki jalinan korupsi dengan aspek non- ekonomi semacam demokrasi, kebebasan pers dan bagian populasi yang berafiliasi dengan agama tertentu, dengan dorongan diagram pencar. Jalinan antara demokrasi dan korupsi, buat aspek yang lain lihat lampiran.

Buat analisis multivariat, kami memperkirakan kedua persamaan persamaan buat determinan ekonomi dan persamaan buat determinan non- ekonomi. Selama estimasi, kami mempraktikkan Uji Heteroskedastisitas Putih buat mengecek Heteroskedastisitas kasus yang dapat jadi mencuat karena data cross sectional. Dalam sebagian kasus, kami menghasilkan signifikan F-Statistics yang menunjukkan adanya kasus Heteroskedastisitas, sampai buat menghilangkannya kasus kami mengenakan 2 uji; White Heteroskedasticity- Consistent Standard dan Newey- WestHAC Standard Errors& Covariance buat melenyapkan kasus. Oleh karena itu, standar kesalahan disesuaikan dengan Heteroskedastisitas, dan sehabis itu atas dasar kesalahan yang disesuaikan, kami menghitung t-state yang disajikan dalam karakteristik kurung. Dalam uji diagnostik yang lain kami melakukan Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test buat mengecek spesifikasi model dan serial autokorelasi. Nilai F-stat menunjukkan jika model ditentukan dengan benar dan tidak hadapi kasus autokorelasi.

Hasil Penelitan

 

Dengan memikirkan aspek ekonomi dan non-ekonomi dari korupsi. Catatan aspeek ekonomi murni terdiri dari kebebasan ekonomi, globalisasi, pendidikan, tingkatan pendapatan rata - rata dan distribusi pendapatan. Dalam kelompok kedua kami memasukkan kebebaasan pers, tingkatan demokrasi dan proprorsi penduduk yang menganut agama tertentu.

Interprestasi Hasil

 

Globalisasi meliputi globalisasi sosial, globalisasi ekonomi dan globalisasi politik. Segala ini mempengaruhi sosial-buudaya dan nilai politik penduduk negara yang mempengaruhi korupsi secara terbalik. Riset ini menciptakan bila aspek ekonomi lebih berarti daripada aspek non ekonomi dalam kurangi anggapan tingkatan korupsi di negeri tumbuh. Agama tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai - nilai sosial budaya. Jadi pengaruh agama terhadap korupsi tidak signifikan.

Simpulan dan Saran

 

Pemerintah harus fokus pada aspek ekonomi korupsi yang sangat utama kebijakan kebebasan ekonomi ( ekonomi pasar bebas) buat mengendalikan tingkatan korupsi yang dirasakan. Kebijakan globalisasi harus didukung karena telah secara signifikan untuk mengurangi tingkatan korupsi publik. Pemerintah pula harus berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang hendak tingkatkan pendapatan rata - rata dan akibatnya mengurangi korupsi di negara ini. Kebijakan kebebasan pers harus didukung penuh buat mengurangi paparan korupsi.