 6. Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi
Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat sipil juga aktif mengkampanyekan anti-korupsi. Program pendidikan anti-korupsi telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Selain itu, kampanye publik melalui media massa dan media sosial juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.
 7. Penegakan Hukum yang Tegas
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi merupakan langkah penting dalam memberikan efek jera. Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) didirikan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi juga semakin berat, termasuk sanksi berupa pencabutan hak politik dan denda yang signifikan.
8. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum
Meningkatkan koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi untuk menghindari tumpang tindih dan mempercepat proses hukum.
9. Pembentukan Satuan Tugas Khusus
Pemerintah membentuk satuan tugas khusus di beberapa sektor strategis untuk menangani korupsi yang bersifat sistemik dan terstruktur.
10. Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik
Penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir kontak langsung antara petugas dan masyarakat dalam pelayanan publik, seperti melalui sistem pelayanan terpadu online.
11. Kerja Sama Internasional
