Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendasar dan mendalam yang menghambat pembangunan di Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan yang merusak tatanan pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik, korupsi memerlukan penanganan yang serius dan sistematis. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani dan meminimalisir korupsi. Berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan:
1. Pembentukan Lembaga Khusus: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Salah satu langkah strategis pemerintah dalam memerangi korupsi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi. Lembaga ini independen dan berfungsi untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga aktif dalam melakukan pencegahan melalui pendidikan publik dan pengawasan terhadap penyelenggara negara.
2. Reformasi Birokrasi
Pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah yang diambil termasuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perbaikan dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih transparan dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
3. Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Korupsi sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan sistem e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan panitia lelang, yang sering menjadi celah terjadinya korupsi. Dengan adanya transparansi dalam proses pengadaan, diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan.
4. Peningkatan Pengawasan Internal dan Eksternal
Pemerintah juga telah memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan penting dalam mengaudit dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi praktik-praktik korupsi secara lebih efektif.
5. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi
Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
