Transformasi Kepemimpinan Indonesia di Era Prabowo Subianto

          

Penulis : Chindy Cloudya

Pada tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi sorotan dunia. Tak lupa Presiden Prabowo mengumumkan kabinet kerja yang diberi nama dengan kabinet merah putih. Ada fakta-fakta menarik mengenai kebinat kerja ini. 

Dimana sejumlah menteri dalam pemerintahan Joko Widodo kembali menjabat dalam kabinet Prabowo, termasuk diantaranya adalah Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, dan Budi Arie Setiadi. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, total kementerian pada kabinet merah putih adalah 48 menteri. Hal ini jauh lebih banyak dibandingkan kabinet Joko Widodo yang berjumlah 34 menteri.

 Dan wakil menteri pada kabinet merah putih  berjumlah 56 wakil menteri. Kabinet ini juga diklaim sebagai kabinet paling gemuk.

          Seperti yang kita ketahui, Kabinet Indonesia Maju pada era Joko Widodo mengalami beberapa kali reshuffle sejak dibentuk pada 2019. Reshuffle pertama terjadi pada Desember 2020, di mana enam menteri diganti, termasuk Menteri Sosial dan Menteri Pariwisata. Ini menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul selama masa jabatan.  

Kabinet ini juga menempatkan beberapa perempuan dalam posisi penting, seperti Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dan I Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan gender dalam pemerintahan.

          Pada tanggal 24 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang pertamanya membahas program kerja yang akan dilaksanakan pada kabinet merah putih. Presiden menekankakn pentingnya memastikan ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia, selanjutnya Presiden menekankan pada program gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, yang dianggap sebagai bagian strategis dari kebangkitan bangsa Indonesia.

 Presiden juga menyoroti pentingnya memiliki pertahanan yang kuat dan penegakan hokum yang tegas untuk mengatasi berbagai ancaman, termasuk kejahatan korupsi.

        Tentunya, ada beberapa perbedaan yang muncul antara program kerja Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih yang signifikan. Mulai dari struktur, dimana kabinet Indonesia maju Memiliki struktur yang lebih ramping dan efisien, dengan fokus pada pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap isu-isu nasional. Pada kabinet Indonesia maju terdapat 34 menteri. 

Sedangkan, kabinet Merah Putih terdiri dari total 109 anggota, yang mencakup 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Jumlah ini merupakan yang jumlah terbesar sejak Kabinet Dwikora di era Sukarno, yang menunjukkan pendekatan lebih kompleks dan kemungkinan menambah beban pada segi birokrasi. Selain struktur, fokus program kerja pun memiliki perbedaan.               

Kabinet Indonesia maju  meprioritaskan pembangunan infrastruktur pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Sehingga program-programnya berfokus pada penciptaam lapangan kerja, meningkatkan kualitas Pendidikan, dan kesehatan masyarakat. 

Sementara Kabinet Merah Putih menekankan pada swasembada pangan sebagai prioritas utama untuk menghadapi ketidakpastian global, fokus pada program gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta penguatan sektor pertahanan dan penegakan hukum. Perbedaan kedua program kerja juga dapat dilihat dari segi pendekatan terhadap kebijakan ekonomi. 

Kabinet Indonesia maju mengedepankan reformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan penekanan pada investasi asing dan dosmetik serta pengelolaan anggaran yang efisien. Kemudian berupaya untuk menciptakan suasana investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi. 

Berbeda dengan sebelumnya pendekatan kebijakan ekonomi pada kabinet merah putih mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan serta menargetkan peningkatan investasi melalui pembentukan kemeterian baru dan pemecahan kementerian yang ada dibentuk untuk meningkatkan fokus pada masing-masing. 

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan Kabinet Merah Putih mengambil pendekatan yang lebih luas dalam hal struktur dan fokus kebijakan, sementara Kabinet Indonesia Maju lebih menekankan efisiensi dan fokus pada pemulihan ekonomi. Dengan demikian, masing-masing kabinet memiliki strategi unik untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

      Dibalik perbedaan itu, tentu program kerja pada kabinet Indonesia maju memberikan dampak yang baik untuk bangsa ini dengan memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya meningkatkan akses Pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan bakat di bidang teknologi. 

Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan era digital. Kabinet Indonesia maju juga kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu fokus utama program kerja era Joko Widodo. 

Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mendukung distribusi barang, serta memperkuat sektor pariwisata. kabinet ini juga berusaha mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. 

Program-program seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pengembangan UMKM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Kelebihan-kelebihan tersebut menunjukkan bahwa Kabinet Indonesia Maju berupaya untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui fokus pada SDM, penyederhanaan regulasi, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, kabinet ini berkomitmen untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Dibalik kelebihan-kelebihan diatas terdapat pula kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Maju. Salah satu kekurangan utama yang disoroti adalah kurangnya koordinasi antar kementerian. Dalam sidang kabinet pertama, Jokowi menekankan pentingnya kerja sama tim dan mengingatkan para menteri untuk tidak memiliki visi-misi sendiri. 

Ia mencatat bahwa dalam kabinet sebelumnya, ada menteri yang tidak hadir dalam rapat penting dan tidak berkoordinasi dengan menteri koordinator. Hal ini menunjukkan adanya ego sektoral di antara kementerian, yang dapat menghambat pelaksanaan program-program pemerintah secara efektif.

     Setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tentu masyarakat memiliki harapan besar terhadap program kerja yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun yang akan mendatang. 

Masyarakat  dari berbagai daerah, seperti Cirebon dan Palembang, menginginkan agar visi dan misi kampanye Prabowo-Gibran dapat direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat juga mengharapkan adanya  kebijakan yang berani namun realistis untuk memacu pertumbuhan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan teknologi.

 Tak hanya itu, masyarakat pun berharap kepemimpinan era Presiden Prabowo Subianto dapat  meningkatkan jumlah lapangan kerja. Lalu masyarakat berharap Prabowo dapat mempermudah pencarian pekerjaan dan meningkatkan ketersediaan posisi kerja. Selain itu masyarakat pun berharap Prabowo dapat menciptakan suasana politik yang kondusif.

      Dari semua pembahasan di atas, garis besarnya menyoroti perbandingan perubahan kabinet atau program kerja pada masa era kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo dengan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, keunggulan dan kekurangan pada program kerja yang lalu, serta harapan masyarakat pada kabinet yang baru ini dalam melakukan program kerja untuk 5 tahun yang akan mendatang. masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap realisasi visi dan misi kampanye Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Mereka menginginkan kebijakan yang berani namun realistis untuk memacu pertumbuhan di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan teknologi. Selain itu, masyarakat berharap adanya peningkatan jumlah lapangan kerja, kemudahan dalam pencarian pekerjaan, serta terciptanya suasana politik yang kondusif.