Untuk dapat memenangkan kontestasi perpolitikan ini tentuk bukan persoalan yang mudah bagi sang CP, karena seperti yang disebutkan diatas, sang CP tidak memiliki sistem politik yang efektif. CP tidak memilki infrastruktur politik yang dapat mempermudah akses kepada sang pemilih. Jawaban yang kemudian dapat dimunculkan adalah mengedepankan teknologi internet dan sosial media. Dampak dari kemajuan teknologi memang dirasa mempermudah akses bagi para pemilih dan yang dipilih, menampangkan foto-foto kunjungan dengan diberi note-note yang klasik dan secara pribadi, sangat diragukan otentisitas kenuraniannya.
Berbicara mengenai modal, sang CP pasti memiliki keterbatasan karena realitas ongkos politik yang tidak terjangkau oleh semua orang. Kekhawatirannya adalah mekanisme CP ini sesungguhnya adalah hanya memberi kesempatan bagi mereka yang berduit, pemilik modal, pengusaha dan pejabat-pejabat yang terlanjur kaya. Kemungkinan terbaik memang dapat memanfaatkan dukungan-dukungan finansial dari berbagai pihak termasuk partai politik dan gabungan partai politik, namun implikasinya adalah silahkan menjawab sendiri.
Masalah inti yang akan dialami oleh CP ada pada masa dimana dia telah berhasil menduduki kursi jabatan. Dimana disadari bahwa payung-payung hukum terkait dengan pengaturan CP yang baru dimiliki negara ini adalah baru dalam tahap prasyarat CP dan verifikasi CP, permasalahan inti setelah menjabat kepala daerah masih tunduk kepada peraturan-peraturan existing yang dikhawatirkan hanya mengakomodir kepentingan partai politik. Oleh karena itu pengaturan keseimbangan kekuasaan dengan legislatif benar-benar harus menjadi perhatian, hal ini muncul sebagai konsekuensi bahwa CP tidak memiliki dukungan politik dari partai politik di lembaga legislatif.
Pada tataran tersebut keresahan mengakar pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sang CP, karena tidak memiliki dukungan, bisa-bisa independensinya menjadi hilang karena harus mengakomodir kepentingan beberapa elite parpol yang pada akhirnya proses keberlangsungan pemerintahan akan tetap saja dikendalikan olek kepentingan partai politik.
Kemudian, karena tim pendukung tidak memiliki wadah organisasi AD/ART layaknya partai, instrumen apakah yang akan digunakan apabila ternyata sang CP hanya mengumbar janji-janji manis pada masa kampanye? Mampukah sang CP menjaga komitmen dengan membuat Perjanjian Politik dengan masa pendukungnya? Beranikah sang CP mendokumentasikan setiap rapat dan kemudian mengunggahnya ke jejaring sosial yang dapat diakses oleh rakyatnya atas nama transparansi?
Berpolitik tidak dapat dikuasai hanya dengan menguasai dimensi teori, namun juga harus menguasai dimensi-dimensi eksperimental, harus berdasarkan pengalaman. Dalam terminologi jawa dalam beberapa piwulang kautaman sering dikumandangkan falsafah ngelmu iku klakone kanthi laku / berilmu itu harus sampai melakukan perbuatan nyata yang berguna bagi sesama. Jika sampai si CP tidak memiliki dimensi ini maka yang akan dihasilkan hanyalah politik-politik praktis yang berimbas pada kekacauan dan kegaduhan pada suatu tatanan masyarakat.
Jika ternyata hasilnya sama saja, kekhawatiran saya pribadi adalah bahwa wacana CP ini hanya digunakan oleh para tangan-tangan tidak terlihat (the invisible hand) untuk membuat suasana kacau yang kemudian menjadi preseden untuk dikucurkannya aturan-aturan baru yang hanya akan mengakomodir kepentingan mereka sendiri (fenomena reformasi 98). Jadi teringat bukunya Mba Naomi Klein yang berjudul The Shock Doctrine, dimana dalam salah satu babnya menceritakan tentang Surviving Democracy - “Bombs made of Law”, kekacauan diciptakan untuk menciptakan hukum-hukum baru.
Oh ya, satu lagi, CP disini bukan Catrio Piningit ya.
(Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang didasarkan pada beberapa sumber yang tidak dapat disebutkan satu-persatu).
