Mohon tunggu...
dimas muhammad erlangga
dimas muhammad erlangga Mohon Tunggu... Mahasiswa - Aktivis GmnI

Baca Buku Dan Jalan Jalan Live In

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Layanan Kesehatan: Hak Rakyat Marhaen, Bukan Dagangan Pejabat

2 Februari 2025   04:28 Diperbarui: 2 Februari 2025   04:28 12
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pengawasan terhadap layanan kesehatan di Indonesia masih sangat lemah. Berbagai peraturan dan kebijakan sering kali tidak efektif karena minimnya implementasi dan lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, banyak rumah sakit dan klinik yang tidak menjalankan standar pelayanan sebagaimana mestinya.

Masalah ketimpangan layanan kesehatan juga masih menjadi tantangan besar. Di daerah perkotaan, fasilitas kesehatan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Banyak rumah sakit besar dan modern berdiri di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sementara di daerah terpencil, puskesmas dan rumah sakit daerah sering kali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai.

Ketimpangan ini semakin memperparah kondisi rakyat miskin yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan dalam banyak kasus, keterlambatan mendapatkan perawatan medis berujung pada meningkatnya angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

Peran Negara dalam Menjamin Hak Kesehatan Rakyat

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah seharusnya menempatkan kesehatan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkecuali.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap anggaran kesehatan dan memastikan bahwa setiap dana digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pejabat.

2. Memperkuat BPJS Kesehatan

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diperbaiki agar lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Defisit anggaran BPJS harus ditangani dengan kebijakan yang tepat, bukan dengan mengorbankan layanan bagi rakyat kecil.

3. Menghapuskan Ketimpangan Layanan Kesehatan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun