Marhaenisme dan Konsep Bunuh Diri Kelas: Ancaman bagi Kesejahteraan Rakyat

Marhaenisme merupakan ideologi yang diperkenalkan oleh Bung Karno sebagai dasar perjuangan kaum tertindas di Indonesia. Konsep ini menekankan keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil yang bekerja keras untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dalam konteks saat ini, di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, Marhaenisme kembali relevan sebagai instrumen perjuangan rakyat kecil untuk memperoleh hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

Salah satu fenomena yang semakin terlihat dalam sistem ekonomi Indonesia adalah apa yang disebut sebagai bunuh diri kelas---suatu kondisi di mana kelas menengah yang seharusnya menjadi penggerak perekonomian justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran karena tekanan ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini bukan hanya merugikan individu di dalamnya tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Artikel ini akan mengkaji bagaimana fenomena bunuh diri kelas terjadi dalam konteks ekonomi Indonesia serta bagaimana Marhaenisme dapat menjadi solusi dalam menghadapi persoalan ini.

---

Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Data dan Fakta Terbaru

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah serius. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio berada di angka 0,379. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan dari Maret 2023 yang sebesar 0,388, namun pada September 2024, Gini Ratio kembali meningkat menjadi 0,381, menunjukkan fluktuasi dalam ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ini lebih terasa di daerah perkotaan dengan Gini Ratio sebesar 0,399, dibandingkan dengan perdesaan yang hanya sebesar 0,306. Provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gini Ratio mencapai 0,435, menandakan kesenjangan yang sangat besar antara golongan kaya dan miskin.

Selain itu, upah riil pekerja juga mengalami stagnasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan laju inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Banyak pekerja di sektor informal dan UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga memperburuk kondisi ekonomi rakyat kecil.

---

Fenomena Bunuh Diri Kelas: Krisis di Tengah Ketimpangan

Konsep bunuh diri kelas menggambarkan situasi di mana kelas menengah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru mengalami penurunan daya beli dan kesejahteraan akibat tekanan ekonomi yang berat. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat berbagai faktor, seperti hilangnya pekerjaan, meningkatnya biaya hidup, serta kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada rakyat kecil.

Menurut data terbaru, kelas menengah di Indonesia menyusut akibat kehilangan pekerjaan dan menurunnya daya beli. Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah yang menghabiskan antara $132 hingga $643 per bulan mencapai 21,5% dari populasi, namun pada tahun 2024 angka ini turun menjadi 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang jatuh ke dalam kategori kelas bawah atau miskin akibat kondisi ekonomi yang memburuk.

Penyebab utama dari fenomena ini adalah perubahan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kelas pekerja. Misalnya, investasi yang lebih banyak mengarah pada sektor pertambangan dan digitalisasi menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan industri padat karya. Akibatnya, ribuan pekerja mengalami PHK, sementara lapangan kerja baru yang tersedia tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, persaingan di sektor ekonomi semakin ketat, terutama dalam industri kecil dan menengah. Dengan dominasi perusahaan besar dan modal asing, banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan bertahan. Dalam kondisi ini, kelas menengah yang sebelumnya memiliki stabilitas ekonomi justru mengalami penurunan status sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada fenomena bunuh diri kelas.

---

Marhaenisme sebagai Solusi bagi Kesejahteraan Rakyat

Marhaenisme menekankan pentingnya kesadaran kelas dalam perjuangan politik dan ekonomi. Bung Karno melihat bahwa rakyat kecil harus memiliki kesadaran akan posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan kesadaran ini, mereka tidak hanya menjadi objek eksploitasi, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam perubahan sosial.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi saat ini, penerapan nilai-nilai Marhaenisme dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi kelas menengah dan bawah. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip Marhaenisme antara lain:

1. Mendorong Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan pertanian rakyat. Bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, serta akses pasar yang lebih luas harus menjadi prioritas untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil.

2. Meningkatkan Kesadaran Kelas

Pendidikan politik dan ekonomi harus ditanamkan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami posisi mereka dalam sistem ekonomi dan dapat memperjuangkan hak-haknya. Serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan sosial harus lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan rakyat kecil.

3. Reformasi Kebijakan Upah dan Kesejahteraan

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Selain itu, perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis, dan subsidi untuk masyarakat miskin harus diperkuat agar tidak semakin banyak masyarakat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

4. Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan ekonomi sering kali terjadi akibat pembangunan yang terpusat di kota-kota besar. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan di daerah-daerah tertinggal agar lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

---

Tantangan dan Kebijakan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah ($18,8 miliar) atau sekitar 8% dari pengeluaran pemerintah yang disetujui untuk tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap program kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan utama yang direncanakan adalah perluasan program bantuan makanan gratis dari 17,5 juta penerima menjadi 82,5 juta penerima. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, tetapi memerlukan anggaran tambahan yang signifikan. Ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sementara itu, defisit anggaran untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,53% dari PDB, yang menunjukkan bahwa pemerintah harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kebutuhan belanja negara.

---

Kesimpulan

Marhaenisme tetap relevan sebagai alat perjuangan dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan mengedepankan kesadaran kelas dan keadilan sosial, ideologi ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam menghadapi fenomena bunuh diri kelas yang semakin nyata.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan pembangunan yang lebih merata. Jika tidak, jurang antara kaya dan miskin akan semakin lebar, dan cita-cita keadilan sosial yang diperjuangkan oleh Bung Karno akan semakin sulit untuk diwujudkan.