3. Reformasi Kebijakan Upah dan Kesejahteraan
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Selain itu, perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis, dan subsidi untuk masyarakat miskin harus diperkuat agar tidak semakin banyak masyarakat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
4. Pemerataan Pembangunan
Ketimpangan ekonomi sering kali terjadi akibat pembangunan yang terpusat di kota-kota besar. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan di daerah-daerah tertinggal agar lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
---
Tantangan dan Kebijakan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah ($18,8 miliar) atau sekitar 8% dari pengeluaran pemerintah yang disetujui untuk tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap program kesejahteraan rakyat.
Salah satu kebijakan utama yang direncanakan adalah perluasan program bantuan makanan gratis dari 17,5 juta penerima menjadi 82,5 juta penerima. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, tetapi memerlukan anggaran tambahan yang signifikan. Ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Sementara itu, defisit anggaran untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,53% dari PDB, yang menunjukkan bahwa pemerintah harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kebutuhan belanja negara.
---
Kesimpulan
