Rakyat Marhaen Adalah Amanah, Bukan Beban

Rakyat marhaen adalah pilar utama bangsa, bukan sekadar angka dalam statistik ekonomi atau sekumpulan masyarakat yang dianggap sebagai beban negara. Mereka adalah tulang punggung perekonomian yang menciptakan nilai melalui kerja kerasnya di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, hingga perdagangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan bahwa rakyat marhaen tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan sejahtera.

Namun, realitas yang dihadapi rakyat marhaen saat ini menunjukkan bahwa mereka masih mengalami berbagai tantangan berat. Kebijakan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada mereka, ketimpangan distribusi kekayaan, serta tekanan globalisasi sering kali menempatkan rakyat kecil dalam posisi yang rentan. Padahal, ketika rakyat marhaen diberdayakan dengan baik, mereka bisa menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa rakyat marhaen bukanlah beban, tetapi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Kondisi Ekonomi Rakyat Marhaen di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin mencolok. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kelas menengah. Pada tahun 2019, kelas menengah mencapai 21,45% dari total penduduk atau sekitar 57,3 juta orang. Namun, pada tahun 2024, angka ini menurun menjadi 17,44% atau 47,85 juta orang. Penurunan ini menunjukkan bahwa sekitar 9,4 juta orang telah mengalami kemunduran ekonomi dan kembali masuk dalam kategori rentan miskin.

Penurunan ini memiliki dampak yang luas, salah satunya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut hingga Agustus 2024 mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa banyak masyarakat terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat berdampak langsung pada UMKM, karena sektor ini sangat bergantung pada konsumsi domestik. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia akan semakin terpuruk.

Kebijakan Pemerintah dalam Memberdayakan Rakyat Marhaen

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan rakyat marhaen dan mengatasi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Salah satu inisiatif besar yang baru-baru ini diperkenalkan adalah Program Makanan Bergizi Gratis senilai $28 miliar yang ditujukan untuk memberikan makanan gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Dengan menyediakan makanan bergizi, diharapkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program Reforma Agraria sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Reforma agraria bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya agraria, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan. Dengan redistribusi tanah dan sertifikasi lahan, diharapkan masyarakat dapat lebih produktif dan memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka garap.

Namun, implementasi reforma agraria di lapangan masih menemui banyak hambatan. Masih terdapat banyak kasus sengketa lahan antara masyarakat kecil dan perusahaan besar yang belum terselesaikan. Jika pemerintah benar-benar ingin memberdayakan rakyat marhaen, maka kebijakan reforma agraria harus dijalankan dengan lebih serius dan tidak hanya sekadar menjadi janji politik.

Tantangan yang Dihadapi Rakyat Marhaen

Meskipun berbagai program telah diluncurkan, tantangan dalam memberdayakan rakyat marhaen masih sangat besar. Salah satu tantangan terbesar adalah masih kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Banyak rakyat kecil yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Padahal, pendidikan adalah kunci utama bagi rakyat marhaen untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi masalah besar bagi rakyat kecil. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai program pelatihan kerja, masih banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak yang tidak memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan. Akibatnya, rakyat kecil sering kali berada dalam kondisi rentan dan sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah masuknya investasi asing yang tidak selalu berpihak pada rakyat kecil. Banyak investasi besar yang justru menggusur lahan masyarakat dan menyebabkan rakyat marhaen kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Jika tidak ada kebijakan yang melindungi hak-hak rakyat kecil, maka ketimpangan ekonomi akan semakin melebar dan rakyat marhaen akan semakin terpinggirkan.

Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Marhaen

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi rakyat marhaen, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rakyat kecil memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selain itu, program pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar rakyat kecil memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Mendorong Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat Kecil

Kebijakan ekonomi harus lebih berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan segelintir elit. Insentif pajak bagi UMKM, kemudahan akses permodalan, serta perlindungan terhadap sektor ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional.

3. Memperkuat Perlindungan Sosial bagi Rakyat Kecil

Jaminan sosial seperti jaminan atau asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan harus diperluas agar rakyat kecil memiliki perlindungan yang cukup dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi. Program bantuan sosial juga harus lebih tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan.

4. Mengontrol Investasi Asing agar Tidak Merugikan Rakyat Marhaen

Pemerintah harus selektif dalam menerima investasi asing dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk memberikan manfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai investasi besar justru menggusur lahan masyarakat dan menyebabkan rakyat kecil kehilangan sumber penghidupan mereka.

5. Meningkatkan Peran Koperasi dan Ekonomi Rakyat

Koperasi harus menjadi ujung tombak dalam memberdayakan rakyat kecil. Dengan memperkuat koperasi, rakyat kecil dapat memiliki akses terhadap modal yang lebih mudah serta dapat bersaing dalam pasar yang lebih luas.

Kesimpulan

Rakyat marhaen bukanlah beban, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Mereka adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan pemberdayaan yang tepat, rakyat marhaen dapat menjadi kekuatan besar yang mendorong kemajuan bangsa.

Sudah saatnya kita mengubah paradigma dalam melihat rakyat kecil. Mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang harus diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat bagi seluruh rakyatnya.