Namun, hak ini sering kali dihadapkan pada tantangan. Dalam beberapa kasus, kritik masyarakat terhadap penguasa justru berujung pada ancaman hukum atau kriminalisasi. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 2024 mencatat bahwa ada 79 kasus kriminalisasi terhadap aktivis atau warga yang mengkritik kebijakan publik melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana kritik yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme kontrol malah dianggap sebagai ancaman.
Tantangan Koreksi Penguasa
Mengoreksi penguasa bukanlah tugas yang mudah. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat, pers, dan organisasi pengawas, di antaranya:
1. Kurangnya Independensi Media
Banyak media besar di Indonesia didanai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik atau bisnis. Akibatnya, pemberitaan mereka cenderung bias dan tidak berani mengkritik penguasa yang memiliki hubungan dengan pemilik media.
2. Kriminalisasi Kritik
Seperti yang telah disebutkan, kritik terhadap penguasa sering kali dianggap sebagai ancaman. Dalam beberapa kasus, pengkritik dituduh melakukan pencemaran nama baik atau penyebaran hoaks, meskipun kritik tersebut didasarkan pada fakta.
3. Minimnya Edukasi Publik
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya mengawasi dan mengoreksi penguasa. Budaya paternalistik yang kuat di Indonesia membuat banyak orang enggan untuk mempertanyakan keputusan pemimpin, bahkan jika keputusan tersebut merugikan.
4. Kurangnya Sanksi bagi Pers
Dalam kasus di mana pers gagal menjalankan kewajibannya untuk mengoreksi berita yang keliru, tidak ada sanksi yang cukup tegas. Hal ini membuat beberapa media tidak serius dalam menanggapi hak koreksi dari masyarakat.
