Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, terus menjadi kawasan strategis di Jawa Barat dengan berbagai dinamika yang signifikan. Di tahun 2025, tantangan dan peluang di wilayah ini semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi. Sebagai organisasi yang berkomitmen pada perjuangan rakyat, GmnI Komisariat Universitas Terbuka Bandung merasa perlu menyampaikan catatan kritis yang tidak hanya mendalam, tetapi juga berbasis fakta terbaru untuk memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah.
1. Kenaikan Upah Minimum: Antara Harapan dan Realita
Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kota Bandung mengalami kenaikan UMK sebesar 6,5% menjadi Rp 4.482.914,09, sementara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat masing-masing berada di angka Rp 3.757.284,86 dan Rp 3.736.741,00. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang mengiringi kenaikan UMK ini. Inflasi, meskipun relatif terkendali di angka 1,61% pada Desember 2024, tetap menjadi ancaman yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan UMK ini juga dikhawatirkan menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang jumlahnya mendominasi perekonomian di Bandung Raya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif atau program pendukung bagi UMKM agar tetap mampu bertahan dan berkembang.
2. Infrastruktur Kesehatan: Langkah Positif yang Harus Dikawal
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pacira di Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp 28 miliar adalah sebuah langkah maju dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD di wilayah sekitarnya dan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata.
Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa fasilitas ini dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten, peralatan yang memadai, serta manajemen yang profesional. Kita juga perlu memastikan agar masyarakat miskin mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa kendala biaya. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional RSUD ini, termasuk melalui subsidi layanan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Pengangguran dan Kemiskinan: Masalah yang Mendesak
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat mencapai 8,11%, sementara persentase penduduk miskin di wilayah tersebut adalah 10,52%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan serupa meskipun dengan angka yang sedikit lebih baik.
Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah memperkuat sektor ekonomi kreatif, yang menjadi ciri khas Bandung. Potensi besar ini harus dikelola dengan baik, termasuk melalui pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, penyediaan akses permodalan, dan penguatan pasar lokal. Selain itu, sektor pertanian di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam bentuk modernisasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Prestasi yang Harus Dipertahankan
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung menjadi 74,59 di tahun 2024 adalah sebuah capaian yang patut disyukuri. Angka ini mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama.
Di pedesaan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas masih terbatas. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke sekolah, sementara fasilitas kesehatan yang memadai sering kali hanya tersedia di kota-kota besar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan.
5. Isu Lingkungan: Ancaman yang Harus Diantisipasi
Bandung Raya menghadapi berbagai masalah lingkungan, mulai dari pencemaran udara akibat kendaraan bermotor hingga penurunan kualitas air dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Di sisi lain, permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi isu yang terus menghantui, dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai ribuan ton.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan yang lebih tegas. Salah satunya adalah melalui pengembangan sistem transportasi publik yang efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan harus terus digalakkan, termasuk melalui kampanye pengurangan sampah plastik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya daur ulang.
6. Transportasi dan Kemacetan: Problem Urbanisasi yang Belum Terselesaikan
Kota Bandung dan sekitarnya terus berjuang melawan masalah kemacetan yang semakin parah. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kurangnya infrastruktur transportasi publik yang memadai menjadi penyebab utama. Kemacetan ini tidak hanya mengurangi produktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Proyek transportasi seperti pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi beban lalu lintas. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, pengembangan jalur sepeda dan pejalan kaki juga perlu diprioritaskan untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan.
7. Rekomendasi GmnI untuk Bandung Raya 2025
Sebagai organisasi yang peduli terhadap perjuangan rakyat, GmnI Komisariat Universitas Terbuka Bandung merekomendasikan langkah-langkah berikut:
1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar kenaikan UMK benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
2. Investasi pada Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja muda untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan.
4. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Mendorong penerapan kebijakan ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif dan pengurangan emisi kendaraan.
5. Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Pertanian: Meningkatkan dukungan untuk sektor ekonomi kreatif dan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Bandung Raya.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, Bandung Raya memiliki peluang besar untuk menjadi kawasan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan di tahun 2025. DPK GmnI Universitas Terbuka Bandung siap terus berkontribusi dalam upaya ini, dengan mengedepankan semangat perjuangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
