Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, terus menjadi kawasan strategis di Jawa Barat dengan berbagai dinamika yang signifikan. Di tahun 2025, tantangan dan peluang di wilayah ini semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi. Sebagai organisasi yang berkomitmen pada perjuangan rakyat, GmnI Komisariat Universitas Terbuka Bandung merasa perlu menyampaikan catatan kritis yang tidak hanya mendalam, tetapi juga berbasis fakta terbaru untuk memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah.
1. Kenaikan Upah Minimum: Antara Harapan dan Realita
Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kota Bandung mengalami kenaikan UMK sebesar 6,5% menjadi Rp 4.482.914,09, sementara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat masing-masing berada di angka Rp 3.757.284,86 dan Rp 3.736.741,00. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang mengiringi kenaikan UMK ini. Inflasi, meskipun relatif terkendali di angka 1,61% pada Desember 2024, tetap menjadi ancaman yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan UMK ini juga dikhawatirkan menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang jumlahnya mendominasi perekonomian di Bandung Raya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif atau program pendukung bagi UMKM agar tetap mampu bertahan dan berkembang.
2. Infrastruktur Kesehatan: Langkah Positif yang Harus Dikawal
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pacira di Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp 28 miliar adalah sebuah langkah maju dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD di wilayah sekitarnya dan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata.
Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa fasilitas ini dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten, peralatan yang memadai, serta manajemen yang profesional. Kita juga perlu memastikan agar masyarakat miskin mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa kendala biaya. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional RSUD ini, termasuk melalui subsidi layanan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Pengangguran dan Kemiskinan: Masalah yang Mendesak
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat mencapai 8,11%, sementara persentase penduduk miskin di wilayah tersebut adalah 10,52%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan serupa meskipun dengan angka yang sedikit lebih baik.
Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah memperkuat sektor ekonomi kreatif, yang menjadi ciri khas Bandung. Potensi besar ini harus dikelola dengan baik, termasuk melalui pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, penyediaan akses permodalan, dan penguatan pasar lokal. Selain itu, sektor pertanian di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam bentuk modernisasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
