Marhaenisme dan Ancaman PHK Massal: Meninjau Ulang Jalan Perjuangan Kaum Kecil

Marhaenisme, sebagai ideologi yang dirumuskan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, adalah pandangan yang berakar pada perjuangan kaum kecil, seperti petani, buruh, dan rakyat jelata, dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Di era modern ini, nilai-nilai Marhaenisme kembali relevan ketika masyarakat menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang semakin meluas. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi nasional tetapi juga meruntuhkan mimpi banyak rakyat kecil yang berjuang untuk hidup layak.

Data Terkini Ancaman PHK Massal di Indonesia

PHK massal telah menjadi momok besar bagi pekerja Indonesia di tahun 2024. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Desember 2024, setidaknya 64.221 pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka. Sektor industri yang paling terdampak adalah industri pengolahan, jasa, dan pertanian. Di sektor teknologi, banyak perusahaan rintisan atau startup juga terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, akibat minimnya pendanaan global yang berimbas pada kelangsungan operasional.

Di sisi lain, laporan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan bahwa ancaman PHK masih akan berlanjut hingga tahun depan jika kondisi ekonomi global dan domestik tidak membaik. Inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor-faktor yang memperparah situasi ini.

Penyebab Utama PHK Massal

Ada beberapa faktor utama yang memicu terjadinya gelombang PHK massal di Indonesia, di antaranya:

1. Perlambatan Ekonomi Global

Perang dagang antara negara besar, ketidakpastian geopolitik, dan dampak pandemi yang berkepanjangan telah mengurangi permintaan ekspor Indonesia. Banyak perusahaan manufaktur yang bergantung pada pasar global harus mengurangi produksi karena menurunnya pesanan.

2. Teknologi dan Otomatisasi

Penerapan teknologi dan otomatisasi di berbagai sektor industri telah menggantikan peran tenaga kerja manusia. Banyak perusahaan memilih efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan dan menggantinya dengan teknologi yang lebih murah dalam jangka panjang.

3. Kebijakan Domestik yang Tidak Mendukung

Kebijakan domestik, seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat. Hal ini memengaruhi keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

4. Kurangnya Perlindungan Hukum bagi Pekerja

Banyak pekerja masih menghadapi ancaman PHK sepihak tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. UU Cipta Kerja, meskipun diharapkan bisa meningkatkan investasi, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran tentang lemahnya posisi pekerja dalam menghadapi perusahaan.

Marhaenisme Sebagai Solusi untuk Mengatasi PHK Massal

Dalam situasi ini, nilai-nilai Marhaenisme yang berfokus pada pemberdayaan rakyat kecil dan keadilan sosial menawarkan solusi yang relevan. Berikut adalah beberapa langkah konkret berdasarkan prinsip Marhaenisme:

1. Penguatan Ekonomi Rakyat

Marhaenisme menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui kepemilikan alat produksi oleh rakyat kecil. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Insentif pajak, akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan harus menjadi prioritas.

2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasional

Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menghadapi tantangan teknologi dan otomatisasi. Pemerintah harus memastikan adanya program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja Indonesia bisa bersaing di pasar global.

3. Kebijakan Pro-Rakyat

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih melindungi pekerja dari ancaman PHK. Upah minimum yang layak, jaminan sosial yang memadai, dan perlindungan hukum yang kuat harus menjadi fokus utama dalam regulasi ketenagakerjaan.

4. Diversifikasi Ekonomi

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian. Pemerintah perlu mendorong modernisasi sektor ini dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi para petani. Diversifikasi ekonomi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan ekonomi global.

Tantangan Implementasi Nilai Marhaenisme

Meskipun Marhaenisme menawarkan solusi yang ideal, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Pertama, globalisasi dan kapitalisme modern sering kali bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Perusahaan besar lebih memilih efisiensi daripada kesejahteraan pekerja. Kedua, infrastruktur yang belum merata di banyak wilayah Indonesia membuat akses terhadap teknologi dan pendidikan menjadi terbatas. Ketiga, inkonsistensi kebijakan pemerintah sering kali mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat.

Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Serikat Buruh

Menghadapi ancaman PHK massal, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan serikat buruh:

1. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, baik melalui investasi asing maupun penguatan sektor domestik. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi UU Ketenagakerjaan harus diperketat untuk melindungi hak-hak pekerja.

2. Masyarakat perlu lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan dan adaptabilitas terhadap perubahan dunia kerja. Dukungan terhadap produk lokal juga menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat.

3. Serikat Buruh harus memainkan peran lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Serikat perlu memperkuat advokasi dan lobi kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan pro-rakyat.

Kesimpulan

Marhaenisme, dengan semangat perjuangan untuk rakyat kecil, tetap relevan sebagai solusi atas ancaman PHK massal di Indonesia. Prinsip-prinsip yang menekankan pemberdayaan, keadilan sosial, dan solidaritas ekonomi perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan: menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip Marhaenisme bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga panduan menuju masa depan yang lebih baik.