Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih melindungi pekerja dari ancaman PHK. Upah minimum yang layak, jaminan sosial yang memadai, dan perlindungan hukum yang kuat harus menjadi fokus utama dalam regulasi ketenagakerjaan.
4. Diversifikasi Ekonomi
Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian. Pemerintah perlu mendorong modernisasi sektor ini dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi para petani. Diversifikasi ekonomi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan ekonomi global.
Tantangan Implementasi Nilai Marhaenisme
Meskipun Marhaenisme menawarkan solusi yang ideal, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Pertama, globalisasi dan kapitalisme modern sering kali bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Perusahaan besar lebih memilih efisiensi daripada kesejahteraan pekerja. Kedua, infrastruktur yang belum merata di banyak wilayah Indonesia membuat akses terhadap teknologi dan pendidikan menjadi terbatas. Ketiga, inkonsistensi kebijakan pemerintah sering kali mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat.
Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Serikat Buruh
Menghadapi ancaman PHK massal, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan serikat buruh:
1. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, baik melalui investasi asing maupun penguatan sektor domestik. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi UU Ketenagakerjaan harus diperketat untuk melindungi hak-hak pekerja.
2. Masyarakat perlu lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan dan adaptabilitas terhadap perubahan dunia kerja. Dukungan terhadap produk lokal juga menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat.
3. Serikat Buruh harus memainkan peran lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Serikat perlu memperkuat advokasi dan lobi kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan pro-rakyat.
Kesimpulan
