3. Kebijakan Domestik yang Tidak Mendukung
Kebijakan domestik, seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat. Hal ini memengaruhi keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
4. Kurangnya Perlindungan Hukum bagi Pekerja
Banyak pekerja masih menghadapi ancaman PHK sepihak tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. UU Cipta Kerja, meskipun diharapkan bisa meningkatkan investasi, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran tentang lemahnya posisi pekerja dalam menghadapi perusahaan.
Marhaenisme Sebagai Solusi untuk Mengatasi PHK Massal
Dalam situasi ini, nilai-nilai Marhaenisme yang berfokus pada pemberdayaan rakyat kecil dan keadilan sosial menawarkan solusi yang relevan. Berikut adalah beberapa langkah konkret berdasarkan prinsip Marhaenisme:
1. Penguatan Ekonomi Rakyat
Marhaenisme menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui kepemilikan alat produksi oleh rakyat kecil. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Insentif pajak, akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan harus menjadi prioritas.
2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasional
Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menghadapi tantangan teknologi dan otomatisasi. Pemerintah harus memastikan adanya program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja Indonesia bisa bersaing di pasar global.
3. Kebijakan Pro-Rakyat
