Resolusi Rakyat Marhaen Untuk Tahun 2025: Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian

Memasuki tahun 2025, rakyat marhaen---kelompok masyarakat yang terdiri dari petani kecil, buruh tani, dan pekerja sektor informal---masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian yang diimpikan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan angka 5,11% pada triwulan pertama tahun 2024, kenyataannya sebagian besar rakyat marhaen belum merasakan manfaat signifikan dari kemajuan tersebut. Ketimpangan sosial-ekonomi yang masih tinggi menjadi refleksi bahwa agenda kesejahteraan rakyat marhaen harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Kondisi Terkini Rakyat Marhaen

Rakyat marhaen, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian, masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 28,18% dari total tenaga kerja di Indonesia. Meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, pekerja di dalamnya kerap menghadapi masalah seperti upah rendah, akses pasar yang terbatas, hingga biaya produksi yang terus meningkat.

Ironisnya, mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Jumlah mereka terus meningkat dari 14,24 juta pada tahun 2013 menjadi 16,36 juta pada tahun 2023. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur agraria di Indonesia masih belum berpihak pada petani kecil. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur juga semakin menggerus ruang hidup petani.

Selain itu, regenerasi petani juga menjadi persoalan yang mendesak. Generasi muda cenderung enggan melanjutkan profesi sebagai petani karena minimnya insentif ekonomi, sulitnya akses teknologi, serta kurangnya dukungan kebijakan yang menjanjikan masa depan cerah bagi sektor ini. Data menunjukkan bahwa proporsi petani muda berusia 25-34 tahun menurun dari 11,97% pada 2013 menjadi 10,24% pada 2023. Jika tren ini terus berlanjut, keberlanjutan produksi pangan nasional akan semakin terancam.

Tantangan yang Dihadapi

Tantangan utama yang dihadapi rakyat marhaen, terutama petani kecil, terletak pada beberapa aspek berikut:

1. Distribusi Hasil Pertanian yang Tidak Adil

Rantai pasokan yang panjang menjadi penghambat bagi petani untuk memperoleh keuntungan maksimal dari hasil panen mereka. Banyak petani bergantung pada tengkulak yang sering memberikan harga di bawah standar pasar. Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh perantara, sementara petani tetap hidup dalam kondisi pas-pasan.

2. Biaya Produksi yang Tinggi

Kenaikan harga pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan biaya produksi. Di sisi lain, harga jual hasil pertanian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Situasi ini membuat petani kecil semakin sulit untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya.

3. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang produktif terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan non-pertanian. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan produksi pangan, tetapi juga menghilangkan sumber penghidupan utama bagi banyak petani kecil.

4. Minimnya Dukungan Teknologi dan Pendidikan

Kurangnya akses terhadap teknologi modern dan pendidikan membuat petani sulit meningkatkan produktivitas dan daya saing produk mereka. Sementara itu, negara-negara lain telah mengadopsi teknologi maju dalam pertanian, yang memungkinkan mereka menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih kompetitif.

Resolusi untuk Tahun 2025

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat menjadi resolusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat marhaen. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Distribusi dan Pemasaran

Pemerintah harus membangun sistem distribusi yang lebih adil dengan memotong rantai pasokan yang panjang. Koperasi petani dapat diberdayakan sebagai penghubung langsung antara petani dan konsumen. Dengan demikian, petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih menguntungkan tanpa bergantung pada tengkulak.

2. Peningkatan Subsidi dan Bantuan

Subsidi untuk pupuk organik, bibit unggul, dan teknologi pertanian harus ditingkatkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Selain itu, penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan pertanian dapat menjadi insentif bagi petani kecil untuk terus mengolah lahannya.

3. Perlindungan Lahan Pertanian

Pemerintah harus menerapkan regulasi yang tegas untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Selain itu, program sertifikasi tanah harus dipercepat untuk memberikan kepastian hukum kepada petani kecil.

4. Akses Pendidikan dan Teknologi

Pelatihan dan pendidikan tentang teknik pertanian modern, penggunaan teknologi, serta manajemen usaha tani harus diberikan secara luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan swasta untuk menghadirkan program-program pelatihan bagi petani.

5. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Petani harus didorong untuk melakukan diversifikasi usaha, seperti mengembangkan agroindustri, agrowisata, atau usaha lain yang relevan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.

6. Penguatan Organisasi Petani

Pembentukan dan penguatan organisasi petani serta serikat pekerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Melalui organisasi ini, petani dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

Penutup

Resolusi rakyat marhaen untuk tahun 2025 adalah seruan untuk perubahan nyata dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih berpihak pada petani kecil dan pekerja sektor informal. Dengan dukungan kebijakan yang pro-rakyat, pemberdayaan teknologi, serta partisipasi aktif dari masyarakat, kesejahteraan rakyat marhaen dapat ditingkatkan secara signifikan.

Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengimplementasikan resolusi ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat di atas tanah air sendiri. Rakyat marhaen tidak hanya membutuhkan harapan, tetapi juga aksi nyata yang berpihak pada mereka.