3. Perlindungan Lahan Pertanian
Pemerintah harus menerapkan regulasi yang tegas untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Selain itu, program sertifikasi tanah harus dipercepat untuk memberikan kepastian hukum kepada petani kecil.
4. Akses Pendidikan dan Teknologi
Pelatihan dan pendidikan tentang teknik pertanian modern, penggunaan teknologi, serta manajemen usaha tani harus diberikan secara luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan swasta untuk menghadirkan program-program pelatihan bagi petani.
5. Diversifikasi Sumber Pendapatan
Petani harus didorong untuk melakukan diversifikasi usaha, seperti mengembangkan agroindustri, agrowisata, atau usaha lain yang relevan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
6. Penguatan Organisasi Petani
Pembentukan dan penguatan organisasi petani serta serikat pekerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Melalui organisasi ini, petani dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Penutup
Resolusi rakyat marhaen untuk tahun 2025 adalah seruan untuk perubahan nyata dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih berpihak pada petani kecil dan pekerja sektor informal. Dengan dukungan kebijakan yang pro-rakyat, pemberdayaan teknologi, serta partisipasi aktif dari masyarakat, kesejahteraan rakyat marhaen dapat ditingkatkan secara signifikan.
Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengimplementasikan resolusi ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat di atas tanah air sendiri. Rakyat marhaen tidak hanya membutuhkan harapan, tetapi juga aksi nyata yang berpihak pada mereka.
