Pengantar
Marhaenisme, ideologi yang dirumuskan oleh Bung Karno, lahir dari semangat perjuangan rakyat kecil. Sebagai landasan perjuangan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian, Marhaenisme mengusung nilai-nilai keadilan sosial dan perlawanan terhadap eksploitasi. Sementara itu, dedolarisasi merupakan upaya global untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional. Kedua gagasan ini, meskipun muncul dari konteks yang berbeda, memiliki irisan yang kuat dalam semangat mewujudkan kedaulatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia saat ini, penerapan dedolarisasi dapat menjadi manifestasi konkret dari prinsip-prinsip Marhaenisme untuk memperkuat kemandirian nasional.
Marhaenisme: Dari Petani Hingga Ideologi
Marhaenisme bermula dari pengalaman Sukarno bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung. Petani tersebut memiliki alat produksi sendiri seperti tanah, cangkul, dan benih, namun hidup dalam kemiskinan karena hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Sukarno melihat kondisi ini sebagai simbol ketidakadilan struktural yang dialami oleh rakyat kecil di bawah sistem kapitalisme dan imperialisme.
Sebagai ideologi, Marhaenisme mengusung tiga pilar utama:
1. Kemandirian Ekonomi: Mendorong rakyat kecil untuk memiliki dan mengelola alat produksinya sendiri.
2. Keadilan Sosial: Menghapuskan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh struktur ekonomi yang eksploitatif.
3. Perlawanan terhadap Imperialisme: Menolak segala bentuk dominasi asing yang merugikan rakyat kecil.
Dalam praktik modern, Marhaenisme relevan sebagai landasan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), distribusi tanah melalui reforma agraria, serta kebijakan ekonomi yang memprioritaskan rakyat kecil.
Dedolarisasi: Mengapa Penting?
