Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045 menjadi pijakan strategis untuk menentukan arah pembangunan selama dua dekade mendatang. Dalam penyusunan RPJPD, semangat Marhaenisme yang berakar pada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan bersama (semestinya...) dapat menjadi landasan ideologis yang relevan untuk memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
**Marhaenisme: Sebuah Filosofi Keadilan Sosial**
Marhaenisme, yang digagas oleh Bung Karno, menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat kecil atau marhaen agar mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Ideologi ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks pembangunan Kota Bandung, Marhaenisme dapat dijadikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok elite atau korporasi besar, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat marjinal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota ini mencapai kurang dari 5,6% atau sekitar 128.000 orang. Meski lebih rendah dibanding rata-rata nasional, angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu ditangani. Marhaenisme dapat membantu mengarahkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.
**RPJPD Kota Bandung 2025-2045: Visi dan Tantangan**
RPJPD Kota Bandung 2025-2045 memiliki visi untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang unggul dalam inovasi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Namun, tantangan utama dalam mewujudkan visi ini adalah memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat kecil, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.
Salah satu tantangan besar adalah urbanisasi yang pesat. Jumlah penduduk Kota Bandung pada 2045 diperkirakan akan mencapai 3,5 juta jiwa. Pertumbuhan ini berpotensi memperburuk masalah seperti kemacetan, permukiman kumuh, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik. Untuk itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
**Integrasi Marhaenisme dalam RPJPD**
Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme dalam RPJPD Kota Bandung 2025-2045:
1. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**
