Pilkada Jawa Barat 2024 menjadi salah satu ajang politik yang paling dinantikan di Indonesia. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar, hasil pemilihan kepala daerah di Jawa Barat akan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional. Dalam konteks ini, Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan rakyat kecil perlu menjadi landasan kritis untuk menilai dan mengarahkan dinamika politik Jawa Barat.
### Marhaenisme: Ideologi Perjuangan Rakyat Kecil
Marhaenisme adalah gagasan yang dikembangkan oleh Soekarno untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, yang seringkali terpinggirkan oleh sistem kapitalis dan kolonial. Dalam perspektif Marhaenisme, rakyat kecil adalah subjek utama pembangunan. Mereka harus diberdayakan, bukan dimanfaatkan. Filosofi ini sangat relevan dengan konteks Jawa Barat, di mana mayoritas penduduknya adalah petani, buruh, dan pedagang kecil yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan.
Dalam Pilkada Jawa Barat 2024, Marhaenisme seharusnya menjadi tolok ukur dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil. Pemimpin yang memahami Marhaenisme akan memastikan bahwa kebijakan mereka berpihak pada pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
### Fakta Sosial dan Ekonomi Jawa Barat
Data terbaru menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,98% per September 2023, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 4,8 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat berada pada angka 8,69%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat pedesaan, juga menghadapi tantangan besar akibat alih fungsi lahan dan minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern.
Dalam konteks ini, pemimpin Jawa Barat yang terpilih harus mampu menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Mereka harus berani menolak proyek-proyek pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi merugikan mayoritas masyarakat.
### Tantangan Pilkada Jawa Barat 2024
Pilkada 2024 diwarnai oleh polarisasi politik yang tajam. Banyak calon kepala daerah yang lebih fokus pada popularitas daripada substansi program. Fenomena ini mencerminkan ketidakdewasaan demokrasi kita, di mana politik sering kali menjadi ajang kontestasi kekuatan modal, bukan ide dan gagasan.
Dalam perspektif Marhaenisme, tantangan ini hanya bisa diatasi dengan mengedepankan politik ideologis yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Para calon harus menunjukkan komitmen nyata terhadap isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan hak-hak buruh, reforma agraria, dan akses pendidikan yang merata. Mereka juga harus berani menolak intervensi oligarki yang sering kali merusak proses demokrasi.
### Kandidat yang Relevan dengan Marhaenisme
Dari beberapa nama yang mencuat sebagai kandidat potensial di Pilkada Jawa Barat 2024, belum banyak yang secara tegas menunjukkan komitmen pada nilai-nilai Marhaenisme. Sebagian besar lebih menonjolkan program-program populis tanpa visi yang jelas untuk memberdayakan rakyat kecil.
Namun, ada beberapa tokoh yang mulai menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, misalnya dengan menawarkan program peningkatan akses kesehatan gratis, revitalisasi pasar tradisional, dan pemberdayaan petani lokal. Meskipun demikian, rakyat Jawa Barat perlu lebih kritis dalam menilai sejauh mana komitmen tersebut dapat diwujudkan, mengingat banyak janji politik sering kali tidak terealisasi.
### Pelajaran dari Pemilu Sebelumnya
Pada Pilkada 2018, Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat dengan janji-janji populis yang banyak menarik perhatian pemilih muda. Meskipun ia berhasil merealisasikan beberapa program unggulan seperti revitalisasi infrastruktur dan pengembangan pariwisata, kritik tetap mengemuka terkait lambatnya penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Pelajaran ini harus menjadi refleksi bagi para pemilih di Pilkada 2024. Memilih pemimpin yang tepat tidak hanya bergantung pada popularitas, tetapi juga pada rekam jejak dan komitmen ideologis terhadap rakyat kecil.
### Arah Kebijakan Marhaenis untuk Jawa Barat
Jika Marhaenisme diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan Jawa Barat, ada beberapa arah kebijakan yang perlu diutamakan:
1. **Reforma Agraria**
  Mengembalikan fungsi lahan pertanian dan memberikan akses lebih luas kepada petani kecil untuk memiliki tanah. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
2. **Ekonomi Kerakyatan**
  Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini harus dilengkapi dengan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil.
3. **Pendidikan untuk Semua**
  Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan. Program beasiswa dan penguatan pendidikan vokasi harus menjadi prioritas.
4. **Kesehatan Gratis**
  Mengembangkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dengan memperluas jangkauan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
### Kesimpulan
Pilkada Jawa Barat 2024 adalah momentum penting untuk memperjuangkan nilai-nilai Marhaenisme dalam politik lokal. Dengan memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil, masyarakat Jawa Barat dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.
Marhaenisme bukan hanya ideologi, tetapi juga komitmen moral untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi. Oleh karena itu, dalam Pilkada 2024, mari kita jadikan Marhaenisme sebagai landasan dalam menentukan pilihan. Dengan demikian, Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
