Usut Tuntas Penyelewengan Pembangunan Masjid Al-Jabbar Kota Bandung!

Masjid Raya Al-Jabbar, yang terletak di Gedebage, Bandung, adalah salah satu proyek besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dibangun dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun, masjid ini dirancang sebagai ikon religius sekaligus destinasi wisata keagamaan. Namun, di balik kemegahan fisiknya, proyek ini dilanda berbagai dugaan penyelewengan yang menjadi sorotan publik. Masalah ini tidak hanya mengusik hati masyarakat tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi pengelolaan anggaran pembangunan fasilitas publik.

Fakta dan Isu Terkini

1. Anggaran Fantastis

Masjid ini menelan biaya hingga Rp1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Proyek ini dilaksanakan secara bertahap, mencakup konstruksi bangunan utama, lanskap, dan fasilitas tambahan seperti museum sejarah Islam di lantai bawah. Tahap finalisasi proyek selesai pada Desember 2022, dan masjid diresmikan pada awal 202389.

2. Museum Sejarah Islam

Salah satu aspek kontroversial dari proyek ini adalah pengadaan konten museum yang menghabiskan biaya hingga Rp20 miliar. Konten ini meliputi diorama interaktif, video mapping, dan bahan-bahan edukatif terkait sejarah Islam. Meski dianggap modern dan canggih, banyak pihak menilai biaya ini tidak transparan, terutama terkait proses tender yang sempat mengalami kegagalan beberapa kali9.

3. Tender Bermasalah

Proses tender pengadaan konten museum mendapat sorotan. Setelah gagal beberapa kali, kontrak akhirnya diberikan kepada PT Sembilan Matahari dengan nilai Rp15 miliar. Proses ini menimbulkan spekulasi bahwa terdapat ketidakwajaran dalam pengelolaan proyek9.

4. Dugaan Penyelewengan Dana

Meskipun tujuan awal proyek ini adalah untuk memperkuat simbol religiusitas masyarakat, berbagai indikasi penyelewengan anggaran muncul ke permukaan. Pembengkakan biaya, kurangnya pengawasan, serta ketidaktransparanan dokumen anggaran menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi.

Dampak Penyelewengan Terhadap Masyarakat

1. Kepercayaan Publik Tergerus

Dugaan penyelewengan ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dialokasikan dengan cara yang dianggap kurang bertanggung jawab.

2. Krisis Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Sebagai fasilitas publik, pengawasan dan pelaporan pembangunan masjid seharusnya dilakukan secara terbuka.

3. Ketidakadilan Alokasi Anggaran

Dengan angka kemiskinan di Jawa Barat yang masih tinggi, penggunaan anggaran hingga Rp1 triliun untuk satu proyek dipertanyakan. Angka ini dianggap tidak mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang lebih mendesak.

Solusi dan Tindakan

1. Audit Independen dan Transparansi Data

Audit independen terhadap seluruh aspek pembangunan Masjid Al-Jabbar perlu segera dilakukan. Hasil audit ini harus dipublikasikan agar masyarakat memahami alur penggunaan dana. Selain itu, dokumen tender dan laporan keuangan proyek ini perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Penyelidikan Hukum

Jika ditemukan bukti penyelewengan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

3. Pengawasan Proyek Masa Depan

Pemerintah Jawa Barat harus memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek besar lainnya. Penerapan sistem manajemen berbasis teknologi digital, seperti e-budgeting dan e-monitoring, dapat membantu mencegah penyimpangan.

4. Partisipasi Publik yang Lebih Besar

Proyek sebesar ini memerlukan pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan. Pelibatan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan memastikan bahwa proyek benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menyikapi Masalah Sistemik

Kasus Masjid Al-Jabbar bukanlah kasus pertama yang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan proyek publik di Indonesia. Penyebab utama adalah lemahnya pengawasan, ketidaktegasan dalam proses tender, dan minimnya transparansi anggaran. Jika masalah ini terus berlanjut, kredibilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat akan terus menurun.

Pentingnya Ketegasan Pemerintah

Gubernur Jawa Barat dan jajarannya harus mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya megah dalam tampilan, tetapi juga bersih dari unsur-unsur penyimpangan. Langkah ini bukan hanya soal mempertahankan citra pemerintah, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

Kesimpulan

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar seharusnya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Namun, dugaan penyelewengan anggaran mencoreng citra proyek ini. Oleh karena itu, investigasi menyeluruh dan tindakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk terus mengawasi kasus ini. Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas harus menjadi agenda utama dalam setiap proyek pemerintah. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak. Masjid Al-Jabbar dapat menjadi simbol kemegahan sekaligus pengingat betapa pentingnya integritas dalam setiap aspek pembangunan bangsa.