Jika ditemukan bukti penyelewengan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
3. Pengawasan Proyek Masa Depan
Pemerintah Jawa Barat harus memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek besar lainnya. Penerapan sistem manajemen berbasis teknologi digital, seperti e-budgeting dan e-monitoring, dapat membantu mencegah penyimpangan.
4. Partisipasi Publik yang Lebih Besar
Proyek sebesar ini memerlukan pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan. Pelibatan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan memastikan bahwa proyek benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menyikapi Masalah Sistemik
Kasus Masjid Al-Jabbar bukanlah kasus pertama yang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan proyek publik di Indonesia. Penyebab utama adalah lemahnya pengawasan, ketidaktegasan dalam proses tender, dan minimnya transparansi anggaran. Jika masalah ini terus berlanjut, kredibilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat akan terus menurun.
Pentingnya Ketegasan Pemerintah
Gubernur Jawa Barat dan jajarannya harus mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya megah dalam tampilan, tetapi juga bersih dari unsur-unsur penyimpangan. Langkah ini bukan hanya soal mempertahankan citra pemerintah, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.
Kesimpulan
Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar seharusnya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Namun, dugaan penyelewengan anggaran mencoreng citra proyek ini. Oleh karena itu, investigasi menyeluruh dan tindakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
