Palestina, Skotlandia, dan Transnistria: Sudah Seharusnya Berdaulat

Transnistria atau yang sering disebut sebagai "republik yang tidak diakui," terletak di wilayah sempit antara Moldova dan Ukraina. Setelah bubarnya Uni Soviet, Moldova mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1991, dan sebagian besar wilayah bekas Soviet mendukung pembentukan negara Moldova yang baru. Namun, wilayah Transnistria menolak dan berusaha mempertahankan status quo ala Soviet. Pada 1992, konflik bersenjata terjadi antara Transnistria dan Moldova, dan sejak itu, Transnistria memiliki pemerintahan sendiri dengan dukungan militer dari Rusia.

Kendati memiliki pemerintahan, mata uang, dan angkatan bersenjata sendiri, Transnistria hingga kini belum mendapatkan pengakuan internasional. Banyak yang berpendapat bahwa status quo ini adalah hasil dari kepentingan geopolitik Rusia di kawasan tersebut, yang memanfaatkan Transnistria sebagai wilayah penyangga dari pengaruh Barat dan NATO. Namun, di sisi lain, keinginan rakyat Transnistria untuk menentukan nasib mereka sendiri tidak dapat diabaikan begitu saja. Transnistria secara konsisten telah menunjukkan aspirasinya untuk menjadi negara merdeka atau bahkan bergabung dengan Federasi Rusia. Walaupun hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan Eropa Timur, mengabaikan hak rakyat Transnistria untuk menentukan nasib mereka sendiri justru berpotensi memperpanjang konflik dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Prinsip Utama

Dalam konteks ketiga wilayah ini, hak menentukan nasib sendiri (self-determination) menjadi prinsip yang harus dihormati. Setiap bangsa dan masyarakat berhak untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka tanpa intervensi dari pihak luar, selama hal tersebut tidak melanggar hak asasi manusia atau merugikan pihak lain. Prinsip ini seharusnya dipatuhi oleh masyarakat internasional, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan.

Negara-negara yang sudah merdeka seharusnya menghormati dan mendukung aspirasi bangsa lain yang ingin meraih kedaulatan. Tentu saja, setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda, seperti dalam kasus Palestina yang berhadapan dengan konflik militer, Skotlandia dengan masalah referendum dan politik domestik Inggris, serta Transnistria dengan konflik geopolitik antara Barat dan Rusia. Namun, sikap menunda atau menolak keinginan mereka untuk merdeka tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru dapat memperburuk ketegangan yang ada.

Dukungan Internasional yang Konsisten Diperlukan

Perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan ketiga wilayah ini memerlukan dukungan internasional yang konsisten. Palestina memerlukan dukungan agar solusi dua negara dapat diwujudkan tanpa ada pendudukan. Skotlandia memerlukan jaminan hak untuk mengadakan referendum yang adil dan bebas tanpa intervensi pemerintah Inggris. Transnistria memerlukan pengakuan bahwa aspirasinya harus dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan tersebut.

Kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak bangsa lain untuk menentukan nasib mereka sendiri merupakan dasar penting bagi perdamaian dan stabilitas internasional. Palestina, Skotlandia, dan Transnistria sudah seharusnya diizinkan untuk merdeka, mengatur diri mereka sendiri, dan mendapatkan hak yang sama dengan negara-negara merdeka lainnya. Menolak mereka untuk mencapai kemerdekaan berarti membiarkan ketidakadilan berlanjut dan mengabaikan prinsip yang seharusnya ditegakkan oleh masyarakat internasional.