Mohon tunggu...
dimas muhammad erlangga
dimas muhammad erlangga Mohon Tunggu... Mahasiswa - Aktivis GmnI

Baca Buku Dan Jalan Jalan Live In

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Wahai Anggota TNI dan Polri, Berjiwalah AMPERA!

6 November 2024   02:31 Diperbarui: 6 November 2024   02:33 112
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang perjuangan dan kemerdekaan, memiliki dua institusi utama yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keberadaan TNI dan Polri bukan hanya sebagai alat negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan tercapainya cita-cita bangsa sesuai Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA). Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk kembali merefleksikan semangat AMPERA dalam peran dan tindakan mereka.

AMPERA, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, lahir dari semangat pembebasan rakyat dari berbagai bentuk penindasan. Konsep ini muncul pada era Soekarno dan diteruskan dalam berbagai kebijakan negara sebagai upaya menghapus kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. AMPERA bukan sekadar slogan sejarah, melainkan landasan moral dan etis yang semestinya dipegang erat oleh TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. Semangat ini, apabila dihayati dengan sungguh-sungguh, dapat membawa arah yang lebih baik bagi kehidupan rakyat dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tubuh institusi keamanan.

1. Menjaga Kesejahteraan dan Hak Rakyat

Sebagai garda terdepan keamanan, TNI dan Polri haruslah berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, fakta menunjukkan masih ada kasus di mana tindakan aparat dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama dalam persoalan konflik lahan atau penggusuran. Kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat kecil seringkali menjadi korban atas nama pembangunan atau investasi. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terjadi sekitar 241 konflik agraria sepanjang tahun 2022 yang melibatkan masyarakat dengan aparat keamanan, termasuk di dalamnya TNI dan Polri.

Dalam konflik agraria ini, idealnya TNI dan Polri dapat mengambil posisi sebagai pelindung rakyat. Mereka seharusnya menjadi penengah, bukan sebagai pihak yang memihak kepentingan pihak berkuasa atau perusahaan besar. Semangat AMPERA menuntut TNI dan Polri untuk membela mereka yang lemah dan terpinggirkan, bukan hanya sebagai penegak hukum formal semata tetapi juga sebagai penjaga moral yang melindungi kepentingan rakyat dari penindasan struktural.

2. Membangun Kedekatan dengan Masyarakat

Penting bagi anggota TNI dan Polri untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini bukan sekadar seremonial, namun benar-benar terlibat dalam upaya pembangunan dan penyelesaian permasalahan yang dialami masyarakat sehari-hari. Di banyak negara, polisi dan tentara seringkali terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan mendekatkan diri pada masyarakat. Contohnya, di Filipina dan Thailand, tentara terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan dan pengembangan desa sebagai bagian dari program "winning hearts and minds" (menang hati dan pikiran). Hal ini berhasil mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat sehingga tercipta suasana aman dan saling percaya.

Di Indonesia, TNI dan Polri memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan pendekatan ini, seperti melalui program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) yang sudah ada. Namun, program ini perlu lebih dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan AMPERA menuntut agar program-program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti akses air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

3. Menghindari Politik Praktis

Sejalan dengan amanat reformasi, peran TNI dan Polri dalam politik praktis harus dikurangi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik sempat tersita oleh berbagai kasus dugaan keterlibatan oknum anggota TNI atau Polri dalam politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip AMPERA yang menghendaki bahwa kedua institusi ini berdiri di atas semua golongan dan bukan alat dari kepentingan politik tertentu.

Pada Pemilu dan Pilkada, TNI dan Polri harus menegaskan kembali komitmen mereka untuk bersikap netral. Netralitas ini bukan hanya sebatas tidak terlibat dalam kampanye atau politik praktis, tetapi juga tidak memihak atau melakukan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Netralitas tersebut merupakan bentuk nyata dari jiwa AMPERA yang melayani rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Di era keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci bagi TNI dan Polri untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dalam beberapa survei kepuasan publik, indeks kepercayaan masyarakat terhadap TNI umumnya lebih tinggi dibanding Polri, namun keduanya tetap memiliki tantangan yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut data survei tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 62% setelah adanya pembenahan internal terkait penegakan hukum.

Namun, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan ini, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi oknum yang menyalahgunakan wewenang. Penegakan disiplin dalam tubuh TNI dan Polri harus terus dilakukan, dan jika terdapat pelanggaran yang merugikan masyarakat, perlu ada tindakan tegas tanpa pandang bulu. Semangat AMPERA mengharuskan transparansi dalam setiap tindakan, agar rakyat tahu bahwa institusi ini berdiri di pihak yang benar dan melindungi mereka.

5. Komitmen terhadap Keadilan Sosial

AMPERA, dalam prinsip dasarnya, berkomitmen terhadap keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan ini, TNI dan Polri perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung terciptanya keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, misalnya, banyak masyarakat masih merasakan adanya perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan kelompok elit. TNI dan Polri harus membuktikan bahwa mereka adalah pelindung seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kalangan.

Keadilan sosial juga menuntut agar penanganan terhadap pelanggaran hukum dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. TNI dan Polri harus menghindari stigma yang selama ini melekat pada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang, harus diperlakukan secara adil di mata hukum.

Penutup

Wahai anggota TNI dan Polri, sejarah telah mencatat peran besar kalian dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Namun, tantangan ke depan semakin berat, dan hanya dengan kembali kepada jiwa AMPERA, amanat penderitaan rakyat, kalian akan mampu menjalankan tugas dengan mulia. Berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat. Jadikan diri sebagai sosok yang dipercaya, dihormati, dan dicintai oleh rakyat karena tindakan yang nyata dan bermanfaat. Semoga dengan jiwa AMPERA yang kuat, TNI dan Polri akan terus menjadi pelindung sejati rakyat dan penegak keadilan sosial.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun