Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang perjuangan dan kemerdekaan, memiliki dua institusi utama yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keberadaan TNI dan Polri bukan hanya sebagai alat negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan tercapainya cita-cita bangsa sesuai Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA). Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk kembali merefleksikan semangat AMPERA dalam peran dan tindakan mereka.
AMPERA, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, lahir dari semangat pembebasan rakyat dari berbagai bentuk penindasan. Konsep ini muncul pada era Soekarno dan diteruskan dalam berbagai kebijakan negara sebagai upaya menghapus kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. AMPERA bukan sekadar slogan sejarah, melainkan landasan moral dan etis yang semestinya dipegang erat oleh TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. Semangat ini, apabila dihayati dengan sungguh-sungguh, dapat membawa arah yang lebih baik bagi kehidupan rakyat dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tubuh institusi keamanan.
1. Menjaga Kesejahteraan dan Hak Rakyat
Sebagai garda terdepan keamanan, TNI dan Polri haruslah berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, fakta menunjukkan masih ada kasus di mana tindakan aparat dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama dalam persoalan konflik lahan atau penggusuran. Kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat kecil seringkali menjadi korban atas nama pembangunan atau investasi. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terjadi sekitar 241 konflik agraria sepanjang tahun 2022 yang melibatkan masyarakat dengan aparat keamanan, termasuk di dalamnya TNI dan Polri.
Dalam konflik agraria ini, idealnya TNI dan Polri dapat mengambil posisi sebagai pelindung rakyat. Mereka seharusnya menjadi penengah, bukan sebagai pihak yang memihak kepentingan pihak berkuasa atau perusahaan besar. Semangat AMPERA menuntut TNI dan Polri untuk membela mereka yang lemah dan terpinggirkan, bukan hanya sebagai penegak hukum formal semata tetapi juga sebagai penjaga moral yang melindungi kepentingan rakyat dari penindasan struktural.
2. Membangun Kedekatan dengan Masyarakat
Penting bagi anggota TNI dan Polri untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini bukan sekadar seremonial, namun benar-benar terlibat dalam upaya pembangunan dan penyelesaian permasalahan yang dialami masyarakat sehari-hari. Di banyak negara, polisi dan tentara seringkali terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan mendekatkan diri pada masyarakat. Contohnya, di Filipina dan Thailand, tentara terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan dan pengembangan desa sebagai bagian dari program "winning hearts and minds" (menang hati dan pikiran). Hal ini berhasil mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat sehingga tercipta suasana aman dan saling percaya.
Di Indonesia, TNI dan Polri memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan pendekatan ini, seperti melalui program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) yang sudah ada. Namun, program ini perlu lebih dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan AMPERA menuntut agar program-program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti akses air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
3. Menghindari Politik Praktis
Sejalan dengan amanat reformasi, peran TNI dan Polri dalam politik praktis harus dikurangi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik sempat tersita oleh berbagai kasus dugaan keterlibatan oknum anggota TNI atau Polri dalam politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip AMPERA yang menghendaki bahwa kedua institusi ini berdiri di atas semua golongan dan bukan alat dari kepentingan politik tertentu.
