Selain itu, pola pengelolaan food estate yang cenderung terpusat, dengan melibatkan investor besar, berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi. Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN seperti PTPN dan Perum Bulog dilibatkan dalam proyek ini, tetapi apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani kecil? Sejauh ini, sebagian besar keuntungan tampaknya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki modal besar, sementara petani kecil hanya menjadi buruh di tanah mereka sendiri.
Tantangan Lingkungan dan Keberlanjutan
Salah satu kekhawatiran terbesar dari proyek food estate adalah dampak lingkungannya. Di Kalimantan Tengah, sebagian besar lahan food estate merupakan lahan gambut yang rentan terhadap kerusakan ekologis. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian skala besar berpotensi mempercepat proses degradasi tanah, meningkatkan risiko kebakaran hutan, serta memperburuk krisis iklim .
Data dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar lebih dari 2,3 juta hektar lahan gambut di Indonesia dalam kondisi rusak. Pembukaan lahan gambut secara masif, seperti yang terjadi dalam proyek food estate, akan semakin memperparah kerusakan tersebut .
Dalam pandangan marhaenisme, keberlanjutan alam dan kesejahteraan rakyat harus berjalan beriringan. Eksploitasi lahan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat jelas bertentangan dengan semangat marhaenisme. Bung Karno pernah menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada alam, bukan hanya pada keuntungan ekonomi jangka pendek.
Jalan Keluar: Food Estate Berbasis Kearifan Lokal
Untuk menyelaraskan proyek food estate dengan marhaenisme, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada kearifan lokal. Alih-alih memusatkan pengelolaan di tangan korporasi besar, food estate seharusnya dikelola oleh koperasi rakyat atau kelompok tani lokal dengan dukungan teknologi dan modal dari negara. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada petani kecil, serta memastikan bahwa manfaat dari proyek ini dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengembangan food estate tidak merusak lingkungan. Pengelolaan lahan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kondisi ekologis setempat, terutama di kawasan yang rawan seperti lahan gambut dan hutan.
Di sisi lain, program ini juga harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan bagi petani, agar mereka mampu mengelola lahan secara efektif dan produktif tanpa merusak alam. Dengan demikian, food estate dapat menjadi alat untuk memberdayakan kaum marhaen, bukan malah memarjinalkan mereka.
Penutup
Food estate memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini justru dapat memperburuk ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Dalam perspektif marhaenisme, kedaulatan pangan sejati hanya dapat dicapai jika rakyat kecil memiliki akses dan kontrol atas sumber daya pertanian, serta dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang tepat, food estate bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
